BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana Heri Kiswanto, menggelar Reses Masa Sidang III di Dukuh Parengan, Desa Sumberagung, Kecamatan Dander, Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Kepala Desa Sumberagung, Putoyo beserta tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Dalam resesnya, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Komisi A Kabupaten Bojonegoro ini membahas tentang Pemerintahan Desa. Dalam bahasan itu, ia mengingatkan pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 30 persen dari total anggota.
“Keanggotaan BPD harus memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam penetapan jumlah anggota BPD,” kata Erix, di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.
BPD Wajib 30 Persen Perempuan
Erix menyampaikan bahwa dalam Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor 140/19/412.211/2026 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD Periode 2027-2035, terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Ketentuan ini wajib dipatuhi oleh panitia pengisian BPD di semua desa.
Ia menjelaskan, jika jumlah penduduk sebanyak 3.000 jiwa, maka akan ditetapkan lima orang anggota BPD dengan keterwakilan satu orang perempuan. Sementara jika jumlah penduduk berkisar dari 3.001 jiwa hingga 5.000 jiwa, maka akan ada tujuh anggota dengan keterwakilan dua perempuan.
Sedangkan jika jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa, maka ada sembilan orang anggota BPD dengan keterwakilan tiga orang perempuan.
“Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan ganjil dan harus memperhatikan keterlibatan perempuan supaya dapat mengakomodir usulan perempuan,” jelasnya.

Pentingnya Aspirasi Perempuan
Menurut politisi muda PDI Perjuangan itu, keberadaan BPD dari unsur perempuan bukan sekadar formalitas untuk memenuhi kuota. Lebih dari itu, perempuan di BPD diharapkan dapat menyerap aspirasi kaum perempuan yang selama ini sering tidak tersampaikan.
Ia menambahkan, perempuan memiliki kebutuhan secara spesifik yang lebih dipahami oleh sesama perempuan. Mulai dari persoalan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Selain itu, keterwakilan perempuan tersebut juga untuk memastikan kepentingan dan isu-isu perempuan tidak terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Jika perempuan tidak terlibat dalam BPD, maka kebijakan desa bisa bias gender. Aspirasi perempuan tidak akan muncul dalam Musyawarah Desa, dan APBDes tidak akan berpihak kepada perempuan,” tegas Erix.
Raperda Pilkades Serentak 2027
Selain itu, Erix dalam resesnya menginformasikan kepada masyarakat tentang pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah dirampungkan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rapat pada Rabu, 18 November 2026, menjelang Pilkades serentak 2027.
Ketentuan utama terkait calon kepala desa (cakades) dan mekanisme pemilihan dalam Raperda. Soal calon dari luar desa yang wajib memperoleh dukungan tertulis minimal 10 persen dari jumlah pemilih di desa yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir. Juga mekanisme calon tunggal yang melalui mekanisme berkelanjutan.(dian/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













