Sabtu
21 November 2026 | 2 : 04

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Komposisi BPD Bojonegoro Wajib 30 Persen Perempuan

IMG-20261121-WA0018

BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana Heri Kiswanto, menggelar Reses Masa Sidang III di Dukuh Parengan, Desa Sumberagung, Kecamatan Dander, Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Kepala Desa Sumberagung, Putoyo beserta tokoh masyarakat, dan warga setempat.

Dalam resesnya, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Komisi A Kabupaten Bojonegoro ini membahas tentang Pemerintahan Desa. Dalam bahasan itu, ia mengingatkan pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 30 persen dari total anggota.

“Keanggotaan BPD harus memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam penetapan jumlah anggota BPD,” kata Erix, di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.

BPD Wajib 30 Persen Perempuan
Erix menyampaikan bahwa dalam Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor 140/19/412.211/2026 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD Periode 2027-2035, terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Ketentuan ini wajib dipatuhi oleh panitia pengisian BPD di semua desa.

Ia menjelaskan, jika jumlah penduduk sebanyak 3.000 jiwa, maka akan ditetapkan lima orang anggota BPD dengan keterwakilan satu orang perempuan. Sementara jika jumlah penduduk berkisar dari 3.001 jiwa hingga 5.000 jiwa, maka akan ada tujuh anggota dengan keterwakilan dua perempuan.

Sedangkan jika jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa, maka ada sembilan orang anggota BPD dengan keterwakilan tiga orang perempuan.

“Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan ganjil dan harus memperhatikan keterlibatan perempuan supaya dapat mengakomodir usulan perempuan,” jelasnya.

Pentingnya Aspirasi Perempuan
Menurut politisi muda PDI Perjuangan itu, keberadaan BPD dari unsur perempuan bukan sekadar formalitas untuk memenuhi kuota. Lebih dari itu, perempuan di BPD diharapkan dapat menyerap aspirasi kaum perempuan yang selama ini sering tidak tersampaikan.

Ia menambahkan, perempuan memiliki kebutuhan secara spesifik yang lebih dipahami oleh sesama perempuan. Mulai dari persoalan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Selain itu, keterwakilan perempuan tersebut juga untuk memastikan kepentingan dan isu-isu perempuan tidak terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Jika perempuan tidak terlibat dalam BPD, maka kebijakan desa bisa bias gender. Aspirasi perempuan tidak akan muncul dalam Musyawarah Desa, dan APBDes tidak akan berpihak kepada perempuan,” tegas Erix.

Raperda Pilkades Serentak 2027
Selain itu, Erix dalam resesnya menginformasikan kepada masyarakat tentang pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah dirampungkan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rapat pada Rabu, 18 November 2026, menjelang Pilkades serentak 2027.

Ketentuan utama terkait calon kepala desa (cakades) dan mekanisme pemilihan dalam Raperda. Soal calon dari luar desa yang wajib memperoleh dukungan tertulis minimal 10 persen dari jumlah pemilih di desa yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir. Juga mekanisme calon tunggal yang melalui mekanisme berkelanjutan.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Wiwin Sumrambah Dorong Pemberdayaan Masyarakat Lewat Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan

MOJOKERTO – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Wiwin Sumrambah menegaskan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya ...
KRONIK

Sabet Juara I Smart City Forum 2026, Inovasi UGDK Banyuwangi Raih Penghargaan Tertinggi dari Komdigi

BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di bidang transformasi digital. Banyuwangi berhasil ...
LEGISLATIF

Komposisi BPD Bojonegoro Wajib 30 Persen Perempuan

BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana ...
LEGISLATIF

Eri Irawan Desak Pemprov Jatim dan BBWS Koordinasi Rawat Kali Perbatasan Surabaya

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendesak Pemprov Jawa Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Raih Penghargaan AIPA, Diakui Berkontribusi Perkuat Diplomasi Parlemen ASEAN

MANILA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat AIPA Distinguished Service Award 2026 atau Penghargaan Pengabdian ...
KRONIK

Indriani Gelar Bimtek Pengolahan Sampah, Dorong Masyarakat Peduli Lingkungan dan Kebersihan

SUMENEP – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Indriani Yulia Mariska, mendorong peningkatan kesadaran ...