BOJONEGORO – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasmiran, menggelar kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri pengurus PAC, Ranting, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam agenda itu, Lasmiran menekankan bahwa reses merupakan kewajiban wakil rakyat untuk menyerap aspirasi warga secara langsung sebagai bahan perjuangan di parlemen daerah.
”Reses ini adalah kewajiban kami untuk turun, mendengar, dan mencatat apa yang menjadi kebutuhan warga. Semua aspirasi akan kami perjuangkan,” kata Lasmiran.
Selain menyerap aspirasi, ia juga memaparkan sejumlah program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sedang maupun akan berjalan agar warga dapat turut mengawal pelaksanaannya.
Bahasan Raperda Pilkades dan BPD
Dalam pertemuan itu, Lasmiran turut menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurut dia, DPRD Kabupaten Bojonegoro saat ini tengah membahas perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, termasuk ketentuan mekanisme calon tunggal melawan kotak kosong serta penyesuaian masa jabatan.
Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musrenbangcam.
”Sebagai masyarakat, kita harus aktif dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam. Jangan sampai usulan desa tidak muncul karena warganya tidak hadir. Usulan yang diperjuangkan adalah usulan yang muncul dari musyawarah,” tegasnya.
Di sisi lain, Lasmiran mengingatkan agar BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) secara sungguh-sungguh.
”BPD itu pengawas. BPD harus berani mengawasi dengan serius apa yang dikerjakan Pemdes. Jangan hanya jadi stempel. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan,” ujar dia.
Keluhan Warga soal Desil, KIS, hingga Infrastruktur
Sesi dialog dalam reses tersebut diwarnai sejumlah masukan dan keluhan warga.
Salah satunya datang dari Andik, warga Ngaglik, yang mengusulkan pembangunan jalan dan saluran air di Ngaglik RT 1 RW 2, serta penambahan penerangan jalan di RT 1 RW 3.
Sementara itu, Didik, warga Batokan, mengeluhkan pendataan desil kemiskinan yang dinilai belum sesuai kondisi lapangan. Ia menyebut masih ada warga miskin yang belum tercatat, sedangkan warga yang dinilai mampu justru terdaftar sebagai penerima bantuan.
Keluhan lain disampaikan Sriyati, warga Batokan, terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak bisa dipakai saat berobat, serta persyaratan pernikahan yang dirasa memberatkan warga.
Adapun Tutik, warga Tembeling, menanyakan cara mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah tidak aktif.
Warga Kasiman bernama Darmi juga menyoroti penyaluran bantuan yang dinilai hanya menyasar penerima yang itu-itu saja, sehingga perlu pembenahan pendataan agar lebih merata.
Janji Koordinasi dan Pokir
Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Lasmiran menyatakan seluruh catatan warga akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
”Untuk desil, KIS, BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan yang itu-itu saja, ini akan kami koordinasikan dengan Dinas Sosial dan dinas terkait untuk verifikasi ulang. Untuk jalan, saluran air, penerangan, dan banjir, akan kami masukkan ke Pokir dan Musrenbang,” kata dia.
Lasmiran menutup kegiatan dengan mengajak warga terus mengawal pembangunan desa bersama BPD.
”Terima kasih atas semua masukan panjenengan. Reses ini bukan akhir, tapi awal untuk kita perjuangkan bersama,” tutup Lasmiran.(dian/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













