Jumat
20 November 2026 | 7 : 15

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Insentif Guru Ngaji Kabupaten Probolinggo 2027 Dianggarkan Rp 4,85 M, Cak Dayat Dorong Perbaikan Proses Pendataan dan Penyaluran

1795157619526

KABUPATEN PROBOLINGGO – Komitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil kembali ditunjukkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo. Dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Kamis (19/11/2026), anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat atau yang akrab disapa Cak Dayat, memberikan perhatian khusus terhadap rencana peningkatan insentif bagi para pengajar keagamaan.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo merencanakan kenaikan insentif guru ngaji dari sebelumnya Rp400 ribu menjadi Rp1 juta per orang per tahun. Untuk merealisasikan rencana tersebut, disiapkan anggaran sebesar Rp4,85 miliar dengan sasaran 4.850 penerima.

Cak Dayat mengapresiasi langkah pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, peningkatan insentif merupakan bentuk penghargaan terhadap para pengajar keagamaan yang selama ini memiliki peran besar dalam membangun karakter, moral, dan kehidupan sosial masyarakat, meskipun sering kali menjalankan pengabdian dengan keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan.

Namun, sebagai bagian dari Fraksi PDI Perjuangan, ia menegaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan nominal anggaran. Kebijakan juga harus memastikan bahwa anggaran benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

“Ini langkah yang patut kita apresiasi. Semangatnya harus kita dukung. Tetapi bagi kami, yang lebih penting adalah memastikan kebijakan ini benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggarannya meningkat, tetapi persoalan pendataan dan penyalurannya masih seperti sebelumnya,” tegas Cak Dayat.

Tolak Kuota Desa, Dorong Standar Penerima yang Berkeadilan

Salah satu poin penting yang disampaikan Cak Dayat adalah perlunya perubahan pola penentuan penerima insentif. Ia meminta OPD terkait tidak lagi menggunakan pendekatan kuota berdasarkan jumlah guru ngaji per desa.

Menurutnya, sistem kuota berpotensi mengabaikan kondisi riil di lapangan. Jumlah pengajar keagamaan yang aktif di setiap desa tidak selalu sama. Karena itu, penetapan penerima harus didasarkan pada kriteria yang objektif dan terukur, bukan semata-mata pembagian jatah wilayah.

Ia mendorong pemerintah daerah menyusun standar penerima dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti jumlah santri atau peserta didik, lama pengabdian, keaktifan mengajar, metode pembelajaran, serta kualifikasi atau bukti kompetensi berupa syahadah maupun ijazah.

Penyusunan standar tersebut juga perlu melibatkan stakeholder terkait agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Jangan sampai guru yang benar-benar aktif mengajar justru tidak mendapatkan insentif hanya karena kuota desanya sudah terpenuhi. Kita harus mengedepankan keadilan berdasarkan pengabdian dan kriteria yang jelas. Inilah pentingnya pemerintah menyiapkan standar penerima sejak awal,” ujarnya.

Belajar dari Polemik 2026, Penyaluran Harus Transparan dan Langsung ke Rekening

Cak Dayat juga mengingatkan agar pemerintah daerah menjadikan pelaksanaan program tahun 2026 sebagai bahan evaluasi serius.

Pada tahun 2026, Pemkab Probolinggo mengalokasikan sekitar Rp1,98 miliar untuk 4.950 penerima, dengan besaran insentif Rp400 ribu per orang per tahun. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dilakukan secara kolektif melalui mekanisme yang melibatkan pihak penyalur di tingkat wilayah.

Namun, pelaksanaan tersebut sempat diwarnai polemik. Keterbatasan kuota dan praktik pemerataan di tingkat desa menyebabkan munculnya perbedaan nominal yang diterima sejumlah guru ngaji. Bahkan, terdapat penerima yang tidak memperoleh insentif secara utuh karena sebagian dana dibagikan kepada pengajar lain yang belum masuk daftar penerima.

Bagi Cak Dayat, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar peningkatan anggaran tahun 2027 benar-benar diikuti perbaikan tata kelola.

Ia mendorong agar pencairan dilakukan secara langsung melalui transfer ke rekening masing-masing penerima. Mekanisme ini dinilai lebih transparan, akuntabel, sekaligus mengurangi potensi pemotongan maupun perbedaan kebijakan di tingkat penyalur.

Selain itu, ia meminta OPD terkait menyiapkan timeline pencairan sejak awal tahun anggaran dengan target insentif sudah diterima paling lambat sebelum Hari Raya Idul Fitri 2027.

“Jangan sampai persoalan administrasi dan pendataan membuat pencairan kembali terlambat. Tahun 2026 pemerintah sudah mengupayakan pencairan sebelum Lebaran. Maka tahun 2027 harus dipersiapkan lebih baik, bahkan kalau bisa lebih awal. Hak para pengajar ini harus sampai tepat waktu dan diterima secara utuh,” tandasnya.

PDI Perjuangan Dorong Kebijakan Inklusif: Guru Pasraman dan Sekolah Minggu Juga Harus Diperhatikan

Tidak berhenti pada persoalan guru ngaji, Cak Dayat juga membawa perhatian pada aspek keberagaman dan kesetaraan pelayanan pemerintah terhadap seluruh umat beragama di Kabupaten Probolinggo.

Ia mengingatkan bahwa pengajar pendidikan keagamaan tidak hanya berasal dari kalangan umat Islam. Ada pula guru Pasraman bagi umat Hindu dan pengajar Sekolah Minggu bagi umat Kristen yang turut berperan dalam membangun karakter, moral, dan spiritualitas generasi muda.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah mulai merancang kebijakan insentif pengajar keagamaan yang lebih inklusif, sehingga perhatian dan dukungan pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh kelompok agama sesuai dengan ketentuan dan karakteristik masing-masing.

“Jangan sampai perhatian pemerintah hanya diberikan kepada satu kelompok. Di Kabupaten Probolinggo ada guru ngaji, guru Pasraman, dan pengajar Sekolah Minggu. Mereka semua memiliki kontribusi dalam pendidikan dan pembinaan moral masyarakat. Semangat toleransi dan keberagaman harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan anggaran,” ungkapnya.

Menurutnya, nilai keadilan sosial yang diperjuangkan PDI Perjuangan harus tercermin dalam kebijakan pemerintah daerah. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang terabaikan hanya karena perbedaan latar belakang agama.

Bagi Cak Dayat, pembangunan daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menghargai orang-orang yang selama ini bekerja membangun manusia, menjaga nilai moral, dan merawat kerukunan di tengah masyarakat.

Ia berharap rencana kenaikan insentif tahun 2027 menjadi momentum pembenahan menyeluruh, mulai dari pendataan, standardisasi penerima, sistem pencairan, hingga perluasan cakupan penerima lintas agama.

“Perjuangan kita bukan sekadar menaikkan angka dari Rp400 ribu menjadi Rp1 juta. Lebih dari itu, kita ingin memastikan penghargaan ini diberikan secara adil, tepat sasaran, transparan, dan dapat dirasakan seluruh pengajar keagamaan. Inilah bentuk keberpihakan kebijakan kepada masyarakat dan wujud nyata keadilan sosial,” pungkasnya. (asp/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Insentif Guru Ngaji Kabupaten Probolinggo 2027 Dianggarkan Rp 4,85 M, Cak Dayat Dorong Perbaikan Proses Pendataan dan Penyaluran

KABUPATEN PROBOLINGGO – Komitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil kembali ditunjukkan Fraksi PDI ...
LEGISLATIF

Jeritan Para Guru Magetan di Reses Diana Sasa; Fasilitas, Kesejahteraan, Kenyamanan Siswa

MAGETAN — Persoalan sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga perlindungan anak ...
LEGISLATIF

Petani Tuban Mengadu kepada Ony soal eRDKK Pupuk Subsidi dan Harga Jual

TUBAN – Kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan utama para petani. Selain terkendala proses ...
KRONIK

Rumah Janda Dua Anak di Ngawi Ambruk, Ketua DPRD Tinjau dan Serahkan Bantuan

NGAWI – Rumah kayu milik Widayanti, seorang janda dua anak di Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, ...
SEMENTARA ITU...

Doding Rahmadi Ajak Warga Bersihkan Sungai, Antisipasi Banjir dengan Gotong Royong

TRENGGALEK – Mengantisipasi banjir menjelang musim penghujan, ratusan warga bersama wakil rakyat turun langsung ...
LEGISLATIF

Fuad Benardi Soroti Data Desil, Warga Jatuh Miskin Terancam Kehilangan Bantuan dan PBI BPJS

SURABAYA – Warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi berpotensi kehilangan akses bantuan sosial dan layanan ...