Jumat
20 November 2026 | 2 : 03

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fuad Benardi Soroti Data Desil, Warga Jatuh Miskin Terancam Kehilangan Bantuan dan PBI BPJS

pdip jatim 251122 fuad benardi

SURABAYA – Warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi berpotensi kehilangan akses bantuan sosial dan layanan kesehatan akibat penentuan desil kesejahteraan yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat.

Anggota DPRD Jawa Timur Fuad Benardi menyoroti persoalan pendataan desil dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berulang kali dikeluhkan warga dalam kegiatan reses di sejumlah wilayah Kota Surabaya.

Salah satu keluhan disampaikan warga saat Fuad menyerap aspirasi di kawasan Jalan Sedayu, RW 3, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Rabu (18/11/2026). Persoalan perubahan desil menjadi perhatian karena berdampak terhadap akses masyarakat pada bantuan sosial dan layanan kesehatan.

Fuad mengatakan, banyak warga mengeluhkan perubahan klasifikasi kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka saat ini. Warga yang sebelumnya masuk kategori kurang mampu, tiba-tiba berada pada kelompok desil 6 hingga 10 yang dikategorikan lebih mampu.

“Dulu masyarakat bisa mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) lewat kelurahan secara manual. Tapi sekarang sistemnya tidak sama seperti dulu, tidak bisa lewat per kecamatan atau kelurahan lagi, semua sudah ditentukan pusat,” ungkap Fuad, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, mekanisme sanggahan melalui aplikasi digital memang tersedia. Namun, prosedur tersebut tidak mudah diakses seluruh masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

Pengajuan sanggahan juga membutuhkan pengisian sekitar 30 pertanyaan yang harus dilakukan secara mandiri. Ketidaksesuaian data dengan sistem pusat, meskipun hanya pada bagian tertentu, berpotensi membuat pengajuan ditolak.

“Supaya nanti sistemnya bisa diterima, kalau ada yang berbeda ya otomatis ditolak. Belum lagi ketidaktahuan masyarakat bahwa ternyata kalau punya pinjaman, otomatis desilnya juga naik jadi keluarga mampu,” jelasnya.

Fuad menilai persoalan pendataan kesejahteraan perlu melihat kondisi ekonomi keluarga secara lebih menyeluruh. Sebab, kondisi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu akibat kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan, maupun faktor lainnya.

Ia mencontohkan warga yang memiliki rumah cukup bagus, tetapi bangunan tersebut merupakan warisan keluarga. Secara ekonomi, penghuni rumah itu bisa saja kini mengalami kesulitan setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi tersebut berpotensi tidak terbaca secara tepat dalam sistem penilaian kesejahteraan. Akibatnya, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru masuk kategori lebih mampu dan tidak lagi memperoleh akses bantuan sosial.

“Kondisi ini sering mengecoh sistem penilaian. Sehingga setelah dilakukan survei desilnya naik dan mereka tidak mendapatkan akses bantuan sosial yang layak. Padahal data di RT mereka seharusnya layak dapat bantuan,” jelasnya.

Persoalan pendataan desil juga berdampak pada kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan PBI APBN maupun PBI APBD untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Fuad menilai kebijakan yang mengaitkan kelayakan penerima bantuan kesehatan dengan batas desil tertentu perlu dievaluasi. Masyarakat yang berada di atas desil 5, misalnya, tidak lagi memenuhi kriteria bantuan pemerintah, meskipun kondisi ekonominya belum tentu benar-benar mampu.

Politisi muda PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah pusat maupun daerah memberikan ruang diskresi agar penentuan penerima bantuan tidak semata-mata bergantung pada klasifikasi desil.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan lebih luas dalam menentukan kebijakan PBI mandiri yang dibiayai APBD, sehingga warga yang secara faktual membutuhkan tetap dapat memperoleh jaminan layanan kesehatan.

“Harapannya agar persoalan BPJS ini tidak masuk dalam kriteria desil yang kaku, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan hak layanan kesehatan,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Fuad Benardi Soroti Data Desil, Warga Jatuh Miskin Terancam Kehilangan Bantuan dan PBI BPJS

SURABAYA – Warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi berpotensi kehilangan akses bantuan sosial dan layanan ...
HEADLINE

Megawati Tegaskan Tak Mau Masuk Pemerintahan: “Saya di Luar Saja”

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak tertarik bergabung ke dalam ...
KRONIK

Jadwal Forprov Jatim Mundur, Candra: Marwah Jember Dipertaruhkan

JEMBER – Kegagalan tender jasa penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (Forprov) III Jawa Timur memaksa ...
LEGISLATIF

Krisis Air Bersih dan Persoalan Pupuk Subsidi Tersampaikan di Pertemuan Reses Donny Bayu

BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro, Donny Bayu ...
KRONIK

Soal Relokasi Badak Jawa, Martin DPRD Jatim Ingatkan Potensi Penolakan Warga

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Martin Hamonangan, mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang ...
LEGISLATIF

Hari Yulianto Serap Aspirasi Warga Tanggulangin Sidoarjo, Persoalan Banjir dan Infrastruktur Desa Butuh Penanganan Komprehensif

SIDOARJO – Kegiatan reses Hari Yulianto di kawasan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026), menjadi ...