MAGETAN — Persoalan sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga perlindungan anak menjadi sejumlah aspirasi yang diterima Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana A.V. Sasa, dalam rangkaian kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2026–2027.
Dalam sejumlah titik reses, Diana berkesempatan bertemu dan berdialog langsung dengan kelompok pendidik dari berbagai organisasi, di antaranya Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (GMIS), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), serta Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).
Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Salah satu keluhan yang banyak disampaikan berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Ketersediaan fasilitas yang memadai dinilai penting untuk menunjang proses pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta mendukung perkembangan anak sejak usia dini.
Diana menyampaikan bahwa aspirasi para guru perlu mendapatkan perhatian karena mereka merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, kualitas proses pembelajaran juga perlu didukung oleh fasilitas dan lingkungan pendidikan yang layak.
“Para guru menyampaikan banyak hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama terkait sarana dan prasarana pendidikan. Mereka berada langsung di lingkungan sekolah dan memahami kebutuhan yang dihadapi setiap hari. Karena itu, aspirasi ini perlu kita catat dan kawal agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujar Diana.
Selain persoalan fasilitas pendidikan, Diana juga menerima aspirasi mengenai kondisi pendidik PAUD nonformal. Para pendidik yang tergabung dalam HIMPAUDI menyampaikan persoalan pengakuan profesi dan kesejahteraan yang hingga kini masih menjadi perhatian mereka.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah kesenjangan antara tuntutan kualifikasi akademik dengan pemenuhan hak profesi. Pendidik PAUD dituntut memiliki kualifikasi pendidikan S1 PAUD, tetapi status kelembagaan PAUD nonformal dalam regulasi berdampak pada terbatasnya akses terhadap sejumlah tunjangan, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Padahal, PAUD merupakan bagian penting dari program pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Para pendidik yang menjalankan layanan tersebut berharap adanya perhatian terhadap pengakuan profesi dan kesejahteraan mereka.
Kondisi tersebut juga memunculkan persoalan keberlanjutan tenaga pendidik. Sebagian guru PAUD nonformal mempertimbangkan untuk berpindah ke lembaga PAUD formal maupun mengikuti seleksi PPPK pada jenjang sekolah dasar demi memperoleh kepastian status dan hak profesi.
Diana menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan pembahasan bersama para pemangku kebijakan. Menurutnya, kontribusi pendidik PAUD nonformal dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini perlu mendapatkan perhatian yang sepadan.
“PAUD merupakan bagian penting dalam membangun fondasi pendidikan anak. Karena itu, kita juga harus memperhatikan nasib para pendidiknya. Mereka dituntut memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam pengakuan profesi dan akses terhadap hak-haknya. Ini perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama agar kebijakan pendidikan juga memberikan perhatian kepada para pendidik PAUD,” ungkapnya.
Di sisi lain, Diana juga memberikan perhatian terhadap isu perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Dalam dialog bersama para pendidik, muncul kebutuhan agar guru mendapatkan edukasi dan pendampingan yang memadai terkait perlindungan anak, termasuk dalam menghadapi kasus kekerasan dan perundungan atau bullying.
Menurut Diana, lingkungan pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi setiap anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi dirinya. Kasus kekerasan maupun perundungan di lingkungan pendidikan perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak terhadap perkembangan anak.
“Persoalan perlindungan anak ini harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memastikan sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Guru juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bagaimana mengenali, mencegah, dan menangani persoalan kekerasan maupun bullying di lingkungan pendidikan,” jelasnya.
Ia menilai upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika kasus sudah terjadi. Edukasi mengenai perlindungan anak perlu diberikan secara berkelanjutan, baik kepada tenaga pendidik, peserta didik, maupun orang tua. Dengan pemahaman yang baik, setiap pihak diharapkan dapat mengenali potensi kekerasan, memahami langkah penanganan, serta membangun lingkungan pendidikan yang lebih aman.
Diana juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam membangun sistem perlindungan anak. Persoalan perundungan membutuhkan perhatian dari seluruh pihak karena dapat terjadi melalui berbagai bentuk interaksi, baik secara langsung maupun melalui media digital.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika sudah ada korban. Pencegahan harus dimulai dari edukasi dan kesadaran bersama. Anak-anak perlu diajarkan untuk saling menghargai, sementara guru dan orang tua harus memiliki pemahaman tentang perlindungan anak serta mekanisme penanganan apabila terjadi kekerasan,” tambahnya.
Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana menyampaikan bahwa berbagai aspirasi tersebut akan menjadi bahan pengawalan dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan. Ia berharap kebutuhan sarana pendidikan, perhatian terhadap kesejahteraan pendidik, serta penguatan program perlindungan anak dapat memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintah.
Rangkaian pertemuan dengan kelompok guru tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya mereka yang setiap hari terlibat dalam dunia pendidikan. Bagi Diana, perhatian terhadap pendidikan perlu mencakup ketersediaan fasilitas yang memadai, penghargaan terhadap pengabdian tenaga pendidik, sekaligus jaminan lingkungan belajar yang aman bagi anak.
Melalui dialog bersama IGTKI, GMIS, IGRA, dan HIMPAUDI, Diana berharap aspirasi para pendidik dapat ditindaklanjuti dan menjadi perhatian bersama dalam membangun kualitas pendidikan serta perlindungan anak di Kabupaten Magetan.(rud/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












