TUBAN – Kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan utama para petani. Selain terkendala proses administrasi yang dinilai berbelit, alokasi pupuk yang diterima juga kerap tidak sebanding dengan luas lahan garapan.
Hal ini tampak dari keluhan masyarakat petani Tuban, termasuk masyarakat petani Kecamatan Singgahan, yang disampaikan kepada Anggota DPRD Jatim, Ony Setiawan, saat menggelar reses (menampung aspirasi masyarakat) di Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Kamis (19/11/2026).
eRDKK Bikin Petani Kehilangan Hak Pupuk
Seperti disampaikan petani setempat, M. Saifudin, saat ini aturan main dan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi membuat petani semakin kesulitan untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan lahan mereka.
“Saat ini sistem pendataan serta ketentuan administratif yang harus dipenuhi petani cukup banyak. Ada aturan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) dan sistem input data. Jika data petani, termasuk NIK, tidak tercatat atau terhambat di sistem, maka hak mendapatkan pupuk bisa gugur,” ujarnya.
Menurut Saifudin, petani yang sudah puluhan tahun menggarap sawah bisa tiba-tiba tidak mendapatkan pupuk hanya karena persoalan administrasi dan data yang tidak sinkron.
Kuota Pupuk Jauh dari Ideal
Hal yang sama disampaikan petani, M. Musa. Menurutnya, banyak petani mendapatkan kuota pupuk yang jauh dari ideal. Pasalnya, lahan seluas dua hektar idealnya membutuhkan pupuk sekitar delapan kuintal hingga satu ton, sedangkan satu hektar membutuhkan sekitar lima kuintal.
Namun, realisasi yang diterima petani sering kali jauh di bawah kebutuhan tersebut, bahkan ada yang hanya mendapatkan hitungan puluhan kilogram per hektare, sehingga hasil panen pun berpotensi tidak maksimal.
“Kita berharap Mas Ony bisa menyampaikan ke pihak terkait agar mekanisme administrasi dibuat lebih sederhana dan adaptif terhadap kondisi riil penggarap lahan,” ucapnya.
Menanggapi persoalan ini, Ony mengakui bahwa persoalan ini memang banyak dikeluhkan masyarakat petani. Bahkan menurutnya, dari enam titik reses yang telah dijalani, ditemukan pola keluhan serupa terkait hal itu. Termasuk adanya laporan pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga non-subsidi.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban ini menjelaskan bahwa posisi pemerintah provinsi berada dalam kerangka mengikuti kebijakan pemerintah pusat, sekaligus menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi.
Meski begitu, Ony memastikan seluruh temuan di lapangan tidak akan didiamkan. Aspirasi dan fakta yang dihimpun selama reses akan diteruskan sebagai bahan evaluasi dan penyampaian kepada pihak terkait, termasuk membuka peluang penyampaian langsung ke pemerintah pusat apabila diperlukan.
“Ini menjadi catatan penting hasil reses untuk ditindaklanjuti di DPRD Jatim. Kalau perlu nanti, kita melalui Komisi B bisa mendatangi instansi terkait untuk bisa dicarikan solusi terbaik bagi petani,” pungkas anggota Komisi B DPRD Jatim.(dian/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













