SIDOARJO – Persoalan ijazah siswa yang masih tertahan di sejumlah lembaga pendidikan menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo. Untuk membantu masyarakat, fraksi tersebut mendorong adanya alokasi anggaran khusus guna menebus ijazah yang masih ditahan pihak sekolah, terutama bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan agar anggaran untuk penebusan ijazah tersebut dapat dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, persoalan ijazah tertahan tidak bisa hanya dilihat dari sisi aturan yang melarang praktik penahanan ijazah. Pemerintah daerah juga perlu menghadirkan solusi konkret agar masyarakat, khususnya para siswa yang membutuhkan ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan, tidak terus dirugikan.
“Ini penting. Harus ada alokasi anggaran untuk menebus ijazah yang ditahan oleh lembaga pendidikan. Tidak hanya di satu lembaga, tetapi masih banyak lembaga lainnya,” ujar Tarkit.
Ia menjelaskan, meskipun regulasi telah mengatur larangan penahanan ijazah, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Sebab, sebagian besar kasus yang ditemui berkaitan dengan lembaga pendidikan swasta yang operasionalnya juga bergantung pada pembayaran atau iuran pendidikan dari siswa.
Karena itu, Tarkit mengajak semua pihak mencari jalan tengah agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa mengabaikan kondisi lembaga pendidikan.
“Jangan terburu-buru. Kita lihat dulu bagaimana caranya mencari jalan tengah. Kita harus melihat kondisi di lapangan, sehingga ada solusi yang bisa diterima semua pihak,” tegasnya.
Terkait besaran anggaran, Tarkit mengaku belum memiliki data pasti mengenai jumlah siswa maupun ijazah yang masih tertahan di berbagai lembaga pendidikan. Namun, ia memperkirakan alokasi awal dapat dimulai dari kisaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
“Minimal bisa dialokasikan Rp1 miliar atau Rp2 miliar. Tetapi saya yakin itu masih kurang kalau melihat perkembangan persoalan yang ada,” ungkapnya.
Ia juga mengakui, hingga saat ini Komisi D DPRD Sidoarjo belum menerima data secara menyeluruh mengenai jumlah ijazah yang ditahan lembaga pendidikan. Data anak tidak sekolah maupun anak putus sekolah sudah tersedia, tetapi data khusus terkait penahanan ijazah masih perlu dihimpun.
BAZNAS Sidoarjo’ Berpeluang Jadi Lembaga Penyalur Anggaran Penebusan Ijazah
Dalam pembahasan mekanisme penyaluran bantuan, Tarkit menyebut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo berpeluang menjadi lembaga yang menyalurkan anggaran tersebut.
Opsi ini mengemuka setelah pembahasan bersama sejumlah pihak, terutama karena Baznas selama ini telah memiliki program bantuan serupa. Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
“Insyaallah kemarin dalam rapat sudah ada jalan tengah. Kalau memang kondisi dan mekanismenya tidak memungkinkan ditempatkan di perangkat daerah, mungkin bisa melalui Baznas,” jelasnya.
Menurut Tarkit, koordinasi juga perlu memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga pendidikan. Untuk sekolah umum, pemerintah daerah dapat melakukan penanganan sesuai kewenangannya. Sementara itu, untuk lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, diperlukan pelibatan pihak terkait, termasuk kemungkinan melalui Baznas.
Ia menegaskan, penambahan anggaran tersebut diharapkan bersifat khusus untuk membantu penyelesaian persoalan ijazah tertahan, bukan sekadar mengandalkan program bantuan yang selama ini sudah berjalan.
“Sebisa mungkin secepatnya harus ada alokasi anggaran. Selama ini Baznas memang sudah bisa membantu, tetapi keterbatasan anggaran menjadi masalah. Insyaallah nanti ada penambahan anggaran khusus untuk ijazah,” tandasnya.(hd/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












