SURABAYA – Pengurus RT, RW, lurah hingga camat didorong aktif menggerakkan penerapan tempat pengolahan sampah organik atau teba di lingkungan masing-masing. Gerakan dari tingkat kampung ini dinilai penting untuk mengurangi timbulan sampah organik Surabaya yang mencapai hampir 950 ton per hari.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno saat mendampingi verifikasi lapangan Lomba Kampung Pancasila di Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, peninjauan dilakukan di lima titik, yakni RW 01 Panjang Jiwo Besar, RW 02 SDI, RW 03 Panjang Jiwo Lebar, RW 04 Panduk, dan RW 06 Prapen. Verifikasi itu dilakukan untuk menjaring kampung yang berpeluang masuk 200 besar.
Anas menilai persoalan sampah perkotaan tidak cukup hanya mengandalkan petugas pengangkut maupun fasilitas pembuangan akhir. Pengolahan sampah harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga dan lingkungan permukiman.
Melalui teba, sisa makanan rumah tangga dapat diolah secara mandiri menjadi pupuk dengan memanfaatkan sistem biopori. Karena itu, keterlibatan pengurus RT dan RW serta pemerintah wilayah menjadi penting untuk membangun kesadaran sekaligus menggerakkan warga.
“Teba ini cukup bagus sekali karena sementara ini banyak warga yang masih belum paham tentang arti teba. Sebenarnya cukup efektif sehingga warga bisa membuat pupuk atau biopori di masing-masing tingkat kampung,” ujar Anas, dikutip Jumat (20/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai koordinasi antara pengurus RT/RW, kelurahan, dan kecamatan perlu diperkuat agar setiap kampung memiliki titik pengolahan sampah organik yang dapat dimanfaatkan warga.
Ia juga mendorong Pemkot Surabaya memberikan dukungan fasilitas dan anggaran agar penerapan teba tidak hanya berlangsung di kampung-kampung yang memiliki kesadaran lingkungan tinggi, tetapi bisa diperluas secara merata.

“Perlu dukungan dari Pemkot Surabaya, khusus saya juga sebagai Sekretaris Komisi A agar mendukung titik-titik teba di setiap kampung supaya bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Nanti kita coba pikirkan dalam bentuk anggaran agar bisa menyeluruh mendukung teba di kampung-kampung Kota Surabaya,” tegasnya.
Tim verifikator Kampung Pancasila bidang lingkungan, Wawan Some, memaparkan sekitar 60 persen dari total 1.800 ton sampah harian Surabaya merupakan sampah organik. Komposisinya terdiri atas 53 persen sisa makanan dan 7 persen dedaunan maupun ranting.
Jumlah tersebut setara hampir 950 ton sampah organik setiap hari yang berpotensi diolah dari sumbernya.
“Kalau sudah seperti itu, berarti sekitar hampir 950 ton dari 1.800 ton. Kalau itu selesai dengan teba masalah sampah kita selesai,” jelas Wawan.
Ia menjelaskan, konsep teba mengadopsi kearifan lokal yang telah dikenal masyarakat Surabaya, seperti joglangan atau biopori jumbo. Sistem tersebut dapat diterapkan secara komunal oleh sekitar 10 rumah, dengan ukuran fasilitas menyesuaikan ketersediaan lahan dan kondisi air tanah.
Selain mengurangi beban pengangkutan sampah, pengolahan organik di lingkungan juga dinilai dapat mengurangi potensi penumpukan sampah yang menghasilkan gas metana dan memicu kebakaran di tempat pembuangan akhir (TPA).
Namun, Wawan menilai penerapan pengolahan sampah dari sumber perlu diperkuat regulasi agar berjalan optimal.
“Menurut saya itu yang harus dibuatkan Perwali, karena sebenarnya sudah ada peraturan menteri bahwa sampah organik tidak boleh masuk TPA. Surabaya butuh Perwali pengolahan sampah dari sumber,” imbuhnya.

Di tingkat masyarakat, penerapan pengolahan sampah mandiri masih menghadapi tantangan. Ketua RT 6 RW 1 Panjang Jiwo, Ernin, mengakui kesadaran warga untuk memilah sampah belum merata.
Sebagian warga masih menganggap kewajiban mengelola sampah telah selesai setelah membayar iuran kebersihan, sehingga sampah cukup diserahkan kepada petugas untuk diangkut.
“Ada yang peduli dan memilah, tapi mayoritas kurang peduli. Biasanya orang itu bilang sudah bayar, jadi tinggal diambil petugas,” ungkap Ernin.
Selain persoalan kebiasaan, keterbatasan lahan di kawasan permukiman padat dengan gang sempit juga menjadi kendala untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah komunal. Selama ini, warga masih bergantung pada petugas gerobak untuk mengangkut sampah rumah tangga.
Camat Tenggilis Mejoyo, Wawan Windarto, menegaskan program Kampung Pancasila tidak semata-mata berorientasi pada penghargaan.
Pembinaan yang mencakup empat pilar, yakni lingkungan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya, diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.
Di Kelurahan Panjang Jiwo, enam RW berhasil masuk jajaran 500 besar sebelum disaring menuju 200 besar.
“Harapan jangka panjangnya dengan adanya Kampung Pancasila adalah perubahan perilaku masyarakat, khususnya di bidang lingkungan dan ekonomi. Masyarakat harus mulai mengurangi sampah dari rumah menuju nol sampah, sehingga beban Pemkot dalam pembuangan sampah ke TPA bisa berkurang,” pungkas Wawan. (red)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













