BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Salah satunya melalui penguatan peran paralegal dan optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Hal itu disampaikan Bupati Lukman saat menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Timur di Pendopo Bupati Bangkalan, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Dr. Saiful Sahri, didampingi Koordinator dan Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum, Eko Arif Setiawan, membahas kesiapan membangun sinergi dengan Pemkab Bangkalan dalam memperkuat kapasitas paralegal serta mengoptimalkan keberadaan Posbankum.
Bupati Lukman menyambut positif inisiatif kolaborasi tersebut. Menurutnya, akses terhadap keadilan dan pemahaman hukum merupakan hak seluruh masyarakat yang harus didukung melalui pelayanan yang mudah dijangkau.
“Pemerintah daerah tentu menyambut baik upaya penguatan Posbankum dan peran paralegal ini. Kami ingin memastikan masyarakat Bangkalan, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum, bisa mendapatkan pendampingan serta pemahaman hukum yang memadai,” ujar Lukman.
Ia menegaskan, keberadaan Posbankum tidak boleh hanya sebatas fasilitas atau program administratif, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Harapan kami, Posbankum dapat menjadi ruang pelayanan yang dekat dengan masyarakat, tempat mereka memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan awal ketika menghadapi persoalan hukum,” terang Lukman.
“Dengan demikian, masyarakat tidak merasa sendiri atau kebingungan saat berhadapan dengan persoalan hukum,” lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan itu.
Lebih lanjut, Lukman berharap penguatan paralegal juga diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan perannya secara optimal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemahaman hukum yang baik di tengah masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, harmonis, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga.
Melalui sinergi Pemkab Bangkalan dan Kanwil Kemenkum Jawa Timur, optimalisasi Posbankum diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. (set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













