NGAWI – Geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) keripik tempe di Kabupaten Ngawi tengah diuji oleh lonjakan harga bahan baku pasca-Lebaran. Perajin terpaksa memangkas volume produksi hingga menaikkan harga jual akibat meroketnya harga kedelai, minyak goreng (migor), dan plastik kemasan.

Kondisi tersebut dialami oleh Kasaid, perajin keripik di sentra industri Dusun Sadang, Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi.

Agar usahanya tak gulung tikar dan lima karyawannya tetap bekerja, ia terpaksa merasionalisasi beban produksinya.

Jualan tak sebanding Biaya produksi

Kasaid merinci, harga kedelai saat ini naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 10.600 per kilogram. Padahal, untuk sekali produksi ia membutuhkan sedikitnya satu kuintal kedelai.

Beban itu ditambah dengan mahalnya minyak goreng curah yang kini ditebus Rp 21.500 per liter dari sebelumnya Rp 17.000. Belum lagi harga plastik pembungkus yang melonjak drastis dari Rp 45.000 menjadi Rp 74.000 per gulung.

Akibat rentetan kenaikan tersebut, Kasaid terpaksa menaikkan harga jual keripik per bungkusnya. Imbasnya, permintaan konsumen ikut merosot sehingga hari kerja yang biasanya full seminggu kini disusutkan menjadi hanya 3-4 kali produksi dalam sepekan.

“Biaya produksinya sekarang sangat tinggi. Harapannya pemerintah bisa menormalkan kembali harga bahan baku supaya kami bisa berproduksi normal setiap hari,” harap Kasaid, Kamis (30/4/2026).

Pertemukan dengan Dinas dan Bulog

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko (King), menyebut bahwa sektor industri di Ngawi memang didominasi oleh UMKM yang tingkat ketergantungannya pada ketersediaan bahan pokok sangat tinggi.

“Pelaku industri di Ngawi ini kan relatif tidak berubah dari tahun ke tahun, trennya tidak ada lonjakan yang signifikan. Maka dari itu, ini harus menjadi perhatian bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik Dinas Koperasi dan UMKM maupun Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja,” tegas Pak King.

Menurutnya, pemerintah berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan usaha para pelaku UMKM yang kini tengah terdampak tren kenaikan harga. Ia menilai, akar persoalan dari situasi ini terletak pada ketersediaan barang.

“Sebenarnya ini permasalahannya ada di supply bahan baku. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita sebagai institusi resmi dari pemerintah, baik OPD maupun Bulog,” ujarnya.

Sebagai lembaga pengawas legislatif, Pak King memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan pasokan bahan baku UMKM ini.

“Kami akan menjaga hal ini. Nanti akan ditindaklanjuti dengan menggelar hearing (rapat dengar pendapat) yang akan dilakukan oleh alat kelengkapan kami, dalam hal ini Komisi III yang membidangi masalah tersebut,” pungkasnya. (amd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS