Minggu
02 Agustus 2026 | 11 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

UHC Gresik Capai 99 Persen, Gus Yani Dorong Dispendukcapil Terus Sajikan Data Valid

pdip-jatim-bupati-gresik-150921-fandi-akhmad-yani-b

GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) terus menyajikan data yang valid dan baru.

Sebab, data memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Terutama dalam pemenuhan hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Misalnya, pelayanan bidang kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Gresik sudah mencapai 99 persen. Hal ini berkat capaian Dispendukcapil dalam menyajikan data.

“UHC kita sudah 99% tinggal 2.000 orang saja yang belum tercover, ini juga ada kaitannya dengan KTP warga Gresik,” kata Gus Yani sapaan akrabnya, Minggu (11/12/2022).

Bupati yang diusung PDI Perjuangan itu menyebut, lansia dan difabel mempunyai hak mendapatkan penjaminan kesehatan melalui UHC. Nah, hal ini juga berhubungan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP).

“Semua terintegrasi di sini, pelayanan harus menjangkau masuk ke pelosok desa, termasuk pelayanan terhadap lansia dan difabel,” imbuhnya.

Gus Yani mengungkapkan, penyajian data yang valid dan terintegrasi berpengaruh pada Program Keluarga Harapan (PKH) inklusif yang menyisir lansia dan difabel, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“PKH Inklusif merupakan program orisinil Kabupaten Gresik, yang tertuang dalam Nawa Karsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik yakni Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, Berdikari),” tambahnya.

Selain itu, bantuan sosial berupa subsidi upah, diberikan kepada pekerja yang terkena PHK oleh perusahaan karena terdampak Pandemi Covid-19.

“Dispendukcapil harus menyajikan data yang valid dan segar, kolaborasi dan sinergitas. Hal ini juga berpengaruh pada pengentasan Kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Bupati berpesan, pelayanan penerbitan dokumen kependudukan oleh Dispendukcapil harus lebih dipermudah. Karena, prosedur, waktu dan persyaratan pelayanannya kerap menjadi sorotan masyarakat.

“Hal tersebut perlu dijawab dengan adanya SOP, dan meningkatkan kompetensi aparatur dan sarana pendukung untuk mempercepat pelayanan,” tandasnya. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

HUT ke-11 Asosiasi BPD, Erma Harap Semakin Solid dan Inspiratif

TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, mengucapkan selamat HUT ke-11 ...
LEGISLATIF

DPRD Jatim Temui Sopir Angkot Malang, Dewanti Dorong Dialog Cari Solusi Trans Jatim Koridor II

DPRD Jatim akan menemui sopir angkot Malang Raya yang menolak Trans Jatim Koridor II. Dewanti Rumpoko mendorong ...
LEGISLATIF

Anton Kusumo Minta Penilaian Desil Bansos Berdasarkan Kondisi Ekonomi Riil Keluarga

MADIUN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, Anton Kusumo, meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme ...
SEMENTARA ITU...

Fatatoh Ajak Pemuda Muhammadiyah Bangun Budaya Politik Berbasis Integritas

Anggota DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya mengajak Pemuda Muhammadiyah membangun budaya politik yang ...
LEGISLATIF

Andy Firasadi Minta Langkah Luar Biasa Putus Peredaran Narkoba di Jawa Timur

SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Andy Firasadi, mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum ...
KRONIK

Bupati Lukman Sambut Gembira Peluncuran STAIM Bangkalan, Momentum Tingkatkan IPM

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, meresmikan peluncuran Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muhsiny (STAIM) di ...