Minggu
01 November 2026 | 1 : 12

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

UHC Gresik Capai 99 Persen, Gus Yani Dorong Dispendukcapil Terus Sajikan Data Valid

pdip-jatim-bupati-gresik-150921-fandi-akhmad-yani-b

GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) terus menyajikan data yang valid dan baru.

Sebab, data memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Terutama dalam pemenuhan hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Misalnya, pelayanan bidang kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Gresik sudah mencapai 99 persen. Hal ini berkat capaian Dispendukcapil dalam menyajikan data.

“UHC kita sudah 99% tinggal 2.000 orang saja yang belum tercover, ini juga ada kaitannya dengan KTP warga Gresik,” kata Gus Yani sapaan akrabnya, Minggu (11/12/2022).

Bupati yang diusung PDI Perjuangan itu menyebut, lansia dan difabel mempunyai hak mendapatkan penjaminan kesehatan melalui UHC. Nah, hal ini juga berhubungan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP).

“Semua terintegrasi di sini, pelayanan harus menjangkau masuk ke pelosok desa, termasuk pelayanan terhadap lansia dan difabel,” imbuhnya.

Gus Yani mengungkapkan, penyajian data yang valid dan terintegrasi berpengaruh pada Program Keluarga Harapan (PKH) inklusif yang menyisir lansia dan difabel, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“PKH Inklusif merupakan program orisinil Kabupaten Gresik, yang tertuang dalam Nawa Karsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik yakni Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, Berdikari),” tambahnya.

Selain itu, bantuan sosial berupa subsidi upah, diberikan kepada pekerja yang terkena PHK oleh perusahaan karena terdampak Pandemi Covid-19.

“Dispendukcapil harus menyajikan data yang valid dan segar, kolaborasi dan sinergitas. Hal ini juga berpengaruh pada pengentasan Kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Bupati berpesan, pelayanan penerbitan dokumen kependudukan oleh Dispendukcapil harus lebih dipermudah. Karena, prosedur, waktu dan persyaratan pelayanannya kerap menjadi sorotan masyarakat.

“Hal tersebut perlu dijawab dengan adanya SOP, dan meningkatkan kompetensi aparatur dan sarana pendukung untuk mempercepat pelayanan,” tandasnya. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Pimpin Kembali PA GMNI Jatim, Deni Wicaksono Andalkan Digital Sebarkan Gagasan Bung Karno

SURABAYA – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur, Deni Wicaksono, ...
LEGISLATIF

Guntur Dorong Paguyuban MC Blitar Samakan Standar Profesionalisme

BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, mendorong paguyuban pembawa acara atau ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Ingatkan Pendataan Digital Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil, Bukan Like and Dislike

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan proses pendataan kependudukan secara digital untuk ...
HEADLINE

Deni Wicaksono Dorong Kader GMNI Isi Ruang Strategis di Lembaga Negara

SURABAYA – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur, Deni Wicaksono, ...
LEGISLATIF

Salah Tafsir Kuota Perempuan BPD, Komisi A DPRD Jember Minta Pengisian Dievaluasi

JEMBER – Komisi A DPRD Jember menemukan dugaan salah tafsir penerapan kuota minimal 30 persen keterwakilan ...
LEGISLATIF

Dewanti Rumpoko Dorong Trans Jatim Malang Raya Terintegrasi dengan Angkot, Lindungi Pendapatan Sopir

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendorong integrasi Bus Trans Jatim Koridor II Malang ...