SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan keberhasilan reses tidak ditentukan oleh banyaknya titik kunjungan maupun ramainya peserta yang hadir, melainkan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Penegasan itu disampaikan Renny saat mengingatkan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur agar memanfaatkan masa reses sebagai ruang membaca persoalan riil masyarakat, bukan sekadar menjalankan agenda konstitusional. Sebanyak 20 anggota Fraksi PDI Perjuangan melaksanakan reses di sekitar 120 titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur pada 25 Juli hingga 1 Agustus 2026.
“Hasil reses tidak boleh berakhir sebagai tumpukan laporan administrasi. Seluruh aspirasi harus menjadi agenda perjuangan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur agar pembangunan semakin tepat sasaran,” ujar Renny, Selasa (28/7/2026).
Baca juga: Renny Pramana Tegaskan Siap Layani Seluruh Masyarakat Tanpa Memandang Agama
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menekankan, setiap anggota fraksi harus membawa pulang berbagai persoalan yang ditemui di lapangan untuk kemudian dikawal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Reses jangan berhenti sebagai agenda menyerap aspirasi. Saya ingin seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan pulang membawa pekerjaan rumah rakyat. Apa yang didengar di lapangan harus menjadi tanggung jawab politik untuk kita perjuangkan bersama hingga melahirkan solusi dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Menurut Renny, tantangan pembangunan di Jawa Timur masih membutuhkan perhatian serius. Meski perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh 5,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan tersebut harus diikuti pemerataan manfaat pembangunan agar benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 3,55 persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai 25,14 juta orang. Sementara itu, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur.
Karena itu, Renny meminta seluruh anggota fraksinya lebih peka membaca kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Jangan pernah menganggap persoalan rakyat sebagai hal yang kecil. Jalan desa yang rusak, irigasi yang tidak berfungsi, akses pendidikan, layanan kesehatan, persoalan petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, hingga kesempatan kerja merupakan persoalan yang menentukan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.
Menurut politisi asal Kediri tersebut, seluruh aspirasi masyarakat harus didengar, dicatat, dipetakan berdasarkan skala prioritas, lalu diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Kehadiran kita di tengah masyarakat harus melahirkan harapan bahwa setiap persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah akan terus kita kawal hingga memperoleh penyelesaian,” pungkasnya. (yols/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












