Ony Setiawan mendorong penanganan kekeringan Tuban-Bojonegoro melalui embung, waduk mikro, pipanisasi lintas wilayah, sumur dalam, dan konservasi karst.

SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur Ony Setiawan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Tuban dan Bojonegoro mengubah pola penanganan kekeringan dari sekadar respons darurat menjadi program ketahanan air jangka panjang. Dropping air menggunakan truk tangki dinilai tetap diperlukan, tetapi tidak boleh terus menjadi solusi setiap musim kemarau.

Ony menawarkan sejumlah langkah permanen, mulai dari memperbanyak embung dan waduk mikro, memperkuat pipanisasi lintas wilayah dengan menghubungkan sumber air yang stabil ke desa-desa yang mengalami krisis air bersih, hingga pengeboran sumur dalam berbasis pemetaan geologi.

“Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air,” kata Ony, Jumat (11/9/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Tuban-Bojonegoro tersebut mengatakan, karakter geografis kedua wilayah yang banyak memiliki kawasan batu kapur atau karst menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketersediaan air.

Air hujan di kawasan karst dapat cepat masuk ke dalam struktur batuan. Akibatnya, cadangan air permukaan maupun sumber air masyarakat dapat menyusut drastis ketika kemarau berlangsung panjang.

Karena itu, menurut Ony, pemerintah membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur air, konservasi lingkungan dan penyesuaian sektor pertanian.

“Yang dibutuhkan bukan hanya bagaimana mendatangkan air ketika warga sudah kekurangan, tetapi bagaimana air bisa ditampung, disimpan, dan didistribusikan sehingga tersedia ketika musim kemarau,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban tersebut.

Ony mendorong pemerintah memperbanyak embung dan waduk mikro di wilayah rawan kekeringan. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menampung air hujan sehingga tidak seluruh air langsung hilang dan dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau.

Selain tampungan air, jaringan distribusi juga perlu diperkuat. Ony mengusulkan pipanisasi lintas wilayah untuk menghubungkan sumber air yang relatif stabil dengan desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih.

Menurutnya, pola tersebut akan membuat penanganan krisis air lebih terencana karena pemerintah tidak selalu menunggu kondisi darurat sebelum bergerak.

Program pengeboran sumur dalam juga dinilai perlu diperluas. Namun, pengeboran harus dilakukan berdasarkan kajian dan pemetaan yang tepat agar investasi infrastruktur benar-benar menemukan sumber air yang memadai.

“Serta program pengeboran sumur dalam. Ini harus didasari pemetaan geologi atau geolistrik agar tepat sasaran pada titik akuifer yang memadai, bukan dilakukan secara sembarangan,” ujarnya.

Ony juga meminta masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sarana air yang telah dibangun.

“Dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air. Agar sarana yang dibangun dapat dirawat secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Menurut Ony, pembangunan infrastruktur air tidak akan cukup apabila kawasan resapan yang menjadi bagian penting dari siklus air justru mengalami kerusakan.

Karena itu, anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut meminta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan resapan karst diperketat. Penghijauan juga perlu digencarkan di kawasan hulu, sekitar mata air dan sendang.

“Pembangunan sumur resapan di pemukiman juga perlu diperluas,” jelasnya.

Upaya konservasi tersebut, kata Ony, harus berjalan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur. Tujuannya agar air hujan dapat lebih banyak ditahan dan disimpan di dalam sistem lingkungan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber air masyarakat.

Persoalan kekeringan juga berdampak terhadap sektor pertanian, terutama wilayah yang masih mengandalkan sistem tadah hujan.

Ony mendorong pemerintah membantu petani menerapkan pola tanam yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Dukungan dapat diberikan melalui penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, fasilitas pompanisasi hingga penerapan sistem irigasi yang lebih efisien.

“Petani harus dibantu dengan penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, fasilitas pompanisasi, hingga irigasi efisien. Jangan sampai petani terus menanggung kerugian akibat pola tanam yang tidak sesuai musim,” ujarnya.

Ony menegaskan, ketahanan air membutuhkan komitmen politik dan alokasi anggaran berkelanjutan dalam APBD. Penanganan tidak seharusnya hanya mengandalkan anggaran tanggap bencana yang baru bergerak ketika krisis sudah terjadi.

Ia berharap Pemprov Jatim, Pemkab Tuban dan Bojonegoro, DPRD, masyarakat serta dunia usaha dapat membangun sinergi untuk memutus rantai kekeringan secara bertahap.

“Dengan begitu, daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan tangki air,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS