SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dengan tambahan belanja daerah Rp151,63 miliar. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan penyesuaian anggaran tersebut diarahkan kembali untuk kebutuhan riil masyarakat, terutama pendidikan dan penanganan banjir.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD Surabaya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9/2026).

Dengan perubahan tersebut, belanja daerah Surabaya meningkat dari sebelumnya Rp12,73 triliun menjadi Rp12,88 triliun.

Eri mengatakan perubahan APBD dilakukan setelah Pemkot mengevaluasi kebutuhan dan realisasi sejumlah program. Anggaran yang tidak terserap sesuai target awal tidak dibiarkan mengendap, tetapi disesuaikan untuk kebutuhan lain yang masih berada dalam sektor prioritas.

“Alhamdulillah hari ini sudah disahkan oleh DPRD. Ada beberapa penyesuaian terkait dengan volume-volume yang ada di masyarakat,” kata Eri usai rapat paripurna.

Salah satu contohnya terdapat pada program beasiswa. Pemkot sebelumnya mengalokasikan anggaran dengan target 24.000 penerima. Namun, setelah dilakukan evaluasi, penerima yang terealisasi sekitar 13.000 orang.

Anggaran yang tidak terserap tersebut kemudian dialihkan untuk kebutuhan pendidikan lainnya.

“Salah satu contoh adalah ketika kita punya (program) beasiswa, maka ketika beasiswa itu kita anggarkan (untuk) 24.000 (penerima), ternyata ada sekitar 13.000, maka anggaran yang lainnya kita manfaatkan kembali untuk pendidikan, di bidang yang sama tapi tidak dalam hal untuk beasiswa,” ujarnya.

Menurut Eri, pola tersebut diperlukan agar anggaran yang sudah tersedia tetap memberikan manfaat. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar mempertahankan alokasi program sesuai perencanaan awal.

Ia menegaskan, keberpihakan anggaran terutama ditujukan kepada warga yang memang membutuhkan dukungan pemerintah.

“Karena DPRD dan pemerintah kota itu fokus untuk yang memang tidak mampu. Yang mampu ya ayo gotong royong seperti Pancasila, yang mampu ya jangan minta Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga kita bisa manfaatkan lagi untuk kepentingan pendidikan lainnya,” katanya.

Selain belanja, pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 juga meningkat Rp114,089 miliar. Pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan Rp10,898 triliun menjadi Rp11,013 triliun.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan bertambah Rp26,946 miliar, dari Rp1,856 triliun menjadi Rp1,883 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan berkurang Rp10,60 miliar, dari Rp24 miliar menjadi Rp13,39 miliar.

Dengan perubahan tersebut, pembiayaan neto tercatat sekitar Rp1,8 triliun. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah perubahan ditetapkan Rp0.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggaran semula Rp8,198 triliun bertambah sekitar Rp1,809 miliar menjadi Rp8,199 triliun.

Sementara pendapatan transfer tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp2,64 triliun. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat Rp112 miliar, dari Rp60,399 miliar menjadi Rp173,398 miliar.

Eri mengapresiasi dukungan DPRD Surabaya dalam proses pembahasan P-APBD 2026. Menurutnya, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif penting untuk memastikan perubahan anggaran tetap menjawab kebutuhan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya atas saran dan masukan,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap pelaksanaan P-APBD 2026 memberikan dampak nyata bagi warga, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan dan penanganan persoalan banjir.

“Semoga penyusunan Raperda ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Surabaya dan menjadi amal jariyah kita semuanya karena memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS