SURABAYA – Agar obat bahan alam hasil riset Jawa Timur memiliki peluang masuk dalam sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat ekosistem inovasi di daerah.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Indriani Yulia Mariska mengatakan, pengembangan obat bahan alam tidak boleh berhenti pada penelitian dan pembuktian ilmiah. Hasil riset harus memiliki jalur yang jelas menuju pengembangan produk sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih luas.

Menurut Indriani, Jawa Timur memiliki modal besar berupa sumber daya hayati, pengetahuan tradisional, pelaku usaha, serta potensi penelitian yang dapat dikembangkan menjadi produk obat bahan alam. Tantangannya adalah membangun ekosistem yang mampu menghubungkan seluruh potensi tersebut dari penelitian hingga menjadi produk siap dikembangkan.

“Dukungan daerah perlu diarahkan pada terbentuknya jalur yang lebih jelas dari hasil penelitian menuju pengembangan produk. Saintifikasi harus menjadi bagian dari proses pembuktian, sedangkan hilirisasi menjadi jembatan menuju pemanfaatan yang lebih luas,” ungkap Indriani, Kamis (10/9/2026).

Ia menegaskan, Pemprov Jatim tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan standar nasional, perizinan maupun formularium JKN. Kewenangan tersebut berada di tingkat pemerintah pusat.

Namun, pemerintah daerah dapat mengambil peran strategis dengan menyiapkan ekosistem agar produk inovasi yang lahir dari Jawa Timur memiliki kesiapan untuk mengikuti proses dan standar yang ditetapkan secara nasional.

“Dengan demikian, peran Pemerintah Provinsi bukan mengambil alih kewenangan Pemerintah Pusat, melainkan memastikan bahwa ekosistem di daerah cukup kuat untuk menghasilkan inovasi yang memiliki peluang masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas,” ujar Indriani.

Menurut perempuan yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep tersebut, arah pengembangan itu perlu diterjemahkan dalam Raperda melalui penguatan hubungan antarpihak yang terlibat.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian perlu terhubung dengan industri, tenaga kesehatan, pelaku usaha, serta pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut harus membentuk rantai yang utuh, mulai dari penelitian, saintifikasi, hilirisasi hingga pengembangan produk.

Dengan pola tersebut, hasil penelitian tidak berhenti sebagai karya ilmiah, tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk kesehatan yang memenuhi persyaratan dan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Indriani juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang terlibat dalam pengembangan obat bahan alam maupun sektor terkait.

Fraksi PDIP menilai insentif kepada industri atau usaha besar yang membina usaha mikro dan kecil harus diberikan berdasarkan kontribusi yang terukur. Bukan sekadar memberikan fasilitas, tetapi harus menghasilkan peningkatan kapasitas dan nilai tambah bagi usaha yang dibina.

Indikator tersebut antara lain peningkatan kapasitas produksi, standardisasi, pemanfaatan teknologi, pengembangan produk, penguatan rantai pasok, serta perluasan akses pasar.

“Insentif harus menghasilkan nilai tambah, memperkuat kemitraan, dan mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk naik kelas,” pungkasnya.

Fraksi PDI Perjuangan berharap penguatan ekosistem tersebut dapat membuat Jawa Timur tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan baku atau lokasi penelitian, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi obat bahan alam yang siap dikembangkan, memiliki daya saing, dan berpeluang dimanfaatkan dalam sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS