Fraksi PDIP Jatim mendorong Digital Dashboard diperkuat sebagai instrumen memantau transportasi, mengolah data, dan menjadi dasar kebijakan Pemprov Jatim.

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat penggunaan Digital Dashboard sebagai instrumen pemantauan sekaligus dasar pengambilan kebijakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Data transportasi dinilai tidak boleh berhenti sebagai kumpulan informasi, tetapi harus diolah untuk membaca perkembangan mobilitas masyarakat secara nyata.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Indriani Yulia Mariska mengatakan, Digital Dashboard dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran perkembangan layanan transportasi secara lebih terukur. Dengan dukungan basis data yang kuat, pemerintah dapat melakukan evaluasi sekaligus merespons perubahan kebutuhan transportasi masyarakat.

“Pemanfaatan Digital Dashboard dapat menjadi instrumen bagi Pemerintah Provinsi untuk memperoleh gambaran perkembangan layanan secara lebih terukur, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi,” ungkap Indriani dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (10/9/2026).

Menurut Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep tersebut, penguatan sistem data menjadi penting agar kebijakan transportasi Pemprov Jatim tidak hanya bersifat reaktif. Pemerintah harus memiliki kemampuan membaca pola perkembangan layanan dan mobilitas masyarakat sebagai dasar menentukan kebijakan.

Fraksi PDIP juga menilai data transportasi perlu dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan kendaraan serta perkembangan mobilitas masyarakat. Dengan demikian, informasi yang dihimpun dapat digunakan untuk melihat kebutuhan layanan sekaligus mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

“Data tidak cukup hanya dikumpulkan, tetapi perlu diolah menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan,” tegasnya.

Indriani mengatakan keterkaitan antara sistem data transportasi, perencanaan, dan pengawasan harus dijaga. Ketiganya perlu berjalan dalam satu sistem agar pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi lapangan, bukan sekadar asumsi.

“Karena itu, keterkaitan antara sistem data transportasi, perencanaan, dan pengawasan perlu dijaga agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kondisi lapangan dan dapat dievaluasi secara berkala,” pungkasnya.

Fraksi PDIP menilai pemanfaatan teknologi digital dalam sektor transportasi pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas layanan masyarakat. Karena itu, pengembangan Digital Dashboard perlu dibarengi tata kelola data yang kuat serta tetap menjamin perlindungan data pribadi.

Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memiliki instrumen pemantauan yang lebih efektif untuk melihat perkembangan layanan transportasi, mengidentifikasi kebutuhan baru, serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS