SURABAYA – Transformasi digital pelayanan publik di Kota Surabaya diminta tidak berhenti pada kecanggihan sistem dan aplikasi. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga ke tingkat Balai RW.

Menurut Anas, pelayanan administrasi kependudukan harus benar-benar mendekat kepada masyarakat. Sebab, tidak semua warga memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan berbasis teknologi.

“Digitalisasi jangan sampai bikin jarak dengan masyarakat. Jangan sampai warga yang tidak terbiasa dengan teknologi justru kesulitan. Teknologi harus membuat pelayanan semakin dekat, cepat, dan sederhana,” tegas Anas Karno, dikutip Jumat (11/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Anas usai meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan di Jalan Panjang Jiwo Gang Besar No 04, Surabaya, Rabu (9/9/2026) malam.

Ia menilai ukuran keberhasilan digitalisasi pelayanan publik bukan semata-mata seberapa canggih aplikasi yang digunakan pemerintah. Lebih penting, teknologi tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

Karena itu, Anas mendorong pola pelayanan jemput bola diperkuat. Perekaman IKD, menurutnya, dapat dilakukan di titik-titik yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Salah satunya melalui Balai RW maupun titik kumpul warga di kawasan permukiman.

“Kalau bisa, pemerintah yang mendatangi warga, jangan selalu warga yang mencari pelayanan. Ketika pelayanan hadir langsung di tengah masyarakat, manfaatnya bisa dirasakan secara instan,” ujarnya.

Anas menyebut pola tersebut sangat penting untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif. Kelompok masyarakat seperti lansia, warga berkebutuhan khusus, hingga mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke kantor kecamatan, kelurahan, maupun dinas perlu mendapat perhatian khusus.

Dengan pelayanan yang hadir di lingkungan warga, hambatan akses bisa dipangkas. Warga tidak perlu selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk mendatangi pusat pelayanan hanya untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan.

“Ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan sekadar sistem yang canggih, melainkan apakah warga merasa dimudahkan. Jika pelayanan bisa lebih dekat dan cepat, di situlah pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat,” katanya.

Menurut Anas, keberadaan Balai RW sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi simpul pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Apalagi, Balai RW selama ini sudah menjadi ruang interaksi warga dan pemerintah di tingkat lingkungan. Infrastruktur sosial tersebut tinggal dioptimalkan untuk mendukung pelayanan yang bersifat jemput bola.

Ia juga mengapresiasi inovasi pelayanan di tingkat lokal, salah satunya program Kupat Mamah (Kunjungan di Tempat Masalah Tanah) yang digagas Kelurahan Panjang Jiwo.

Bagi Anas, inovasi semacam itu menunjukkan bahwa perangkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dapat bergerak secara responsif ketika mampu membaca kebutuhan warganya.

Antusiasme warga memanfaatkan layanan administrasi kependudukan di Panjang Jiwo pun menjadi gambaran bahwa kebutuhan terhadap pelayanan langsung masih tinggi.

Salah seorang warga mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan tersebut. Warga tidak perlu lagi mengantre dan meluangkan waktu lebih panjang untuk datang ke kantor kecamatan atau dinas.

Bagi Anas, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa di balik setiap sistem digital terdapat manusia yang harus dilayani.

Teknologi boleh semakin maju. Aplikasi boleh semakin canggih. Namun, ujung dari seluruh proses itu tetap sederhana: warga harus merasa pelayanan pemerintah semakin dekat, bukan semakin jauh.

Karena itu, memperluas perekaman IKD hingga Balai RW bukan sekadar soal memindahkan lokasi pelayanan. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi cara memastikan transformasi digital Surabaya tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS