BANYUWANGI – Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mendorong eksekutif untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus kepelabuhan agar memiliki kewenangan dan ruang intervensi ketika terjadi persoalan di kawasan pelabuhan.

Menurut Made, hal itu penting mengingat saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi belum memiliki peran optimal dalam mengelola sektor pelabuhan yang strategis bagi daerah.

Hal tersebut disampaikan Made saat meninjau kondisi Dermaga Bulusan pada Senin (7/9/2026) lalu.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, sudah saatnya Pemkab Banyuwangi mengambil peran lebih besar dalam sektor pelabuhan. Terlebih, terdapat sebagian kewenangan pemerintah pusat yang telah diserahkan ke tingkat kabupaten.

“Sektor kepelabuhanan hari ini masih belum diurus secara optimal oleh Pemkab Banyuwangi. Saya mendorong Pemkab dan DPRD untuk membentuk BUMD Kepelabuhanan, seperti yang sudah diterapkan di Cilegon,” ujar Made.

Bagi Made, BUMD Kepelabuhanan tidak semata-mata dibentuk untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih jauh, badan usaha tersebut diharapkan menjadi instrumen legal bagi pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan pelabuhan, termasuk ketika muncul persoalan yang berdampak terhadap masyarakat.

Sejumlah aset dan kawasan potensial dinilai bisa menjadi ruang awal keterlibatan daerah.
Made menyebut lahan milik ASDP yang saat ini tengah dibangun pihak provinsi serta kawasan LCM (Landing Craft Machine). Pemkab, menurut dia, semestinya memiliki ruang untuk masuk dalam pengelolaan kawasan tersebut. Termasuk mendorong pembangunan dan pengembangan dermaga.

“Selain bisa mendapatkan pendapatan daerah secara langsung, pemda juga bisa melakukan intervensi jika timbul persoalan,” katanya.

Dengan model tersebut, pemkab tidak hanya berada di posisi sebagai pihak yang terdampak ketika terjadi persoalan kepelabuhanan. Pemkab juga memiliki instrumen untuk ikut mencari solusi dan mengambil keputusan sesuai kewenangannya.

Made menilai persoalan kepelabuhanan terlalu besar jika hanya dipandang sebagai urusan sektoral. Aktivitas pelabuhan berkaitan langsung dengan mobilitas kendaraan, distribusi barang, pekerjaan para sopir, hingga kelancaran aktivitas masyarakat. Ketika operasional pelabuhan terganggu, efek dominonya bisa meluas menjadi persoalan lalu lintas.

“Masalah pelabuhan ini sangat krusial karena menyangkut nasib para sopir, mengganggu aktivitas masyarakat Banyuwangi, hingga berdampak ke skala nasional,” tegasnya.

Karena itu, pengelolaan kepelabuhanan membutuhkan pola terintegrasi. Tidak hanya menyangkut operasional kapal dan kendaraan, tetapi juga tata kelola kawasan, infrastruktur pendukung, hingga rekayasa lalu lintas ketika terjadi kepadatan.

Selain Dermaga Bulusan, sorotan DPRD juga mengarah ke Pelabuhan Tanjung Wangi. Made meminta dilakukan evaluasi teknis terhadap pola keluar-masuk kendaraan pada rute Banyuwangi–Lombok. Menurutnya, pengaturan kendaraan harus menyesuaikan kondisi lalu lintas agar kepadatan tidak semakin parah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan RTK (Ruang Tunggu Kendaraan).
Ketika kondisi lalu lintas sudah padat, kendaraan dinilai tidak semestinya tetap dipaksakan masuk ke RTK, akan tetapi dapat diarahkan ke lokasi penampungan lain yang telah disiapkan.

“Kalau kondisi sudah macet, kendaraan jangan dipaksakan masuk ke RTK, tapi bisa langsung diarahkan ke penampungan lain yang siap. Soal ini perlu penguraian yang jelas,” tandasnya.

Bagi DPRD Banyuwangi, pembentukan BUMD Kepelabuhanan sekaligus evaluasi teknis operasional menjadi dua sisi yang saling berkaitan. Daerah membutuhkan instrumen pengelolaan yang lebih kuat, sementara persoalan di lapangan membutuhkan solusi cepat agar pelabuhan tidak terus menjadi sumber kemacetan dan gangguan aktivitas masyarakat. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS