MOJOKERTO – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Sabha Mandala Madya Pemkot Mojokerto, Jalan Gajah Mada, pada Kamis (12/3/2026). Forum tersebut menjadi ruang pembahasan arah pembangunan daerah untuk tahun mendatang.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengatakan Musrenbang merupakan forum strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi ruang pertemuan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

“Tahun 2027 akan menjadi tahun yang penting dalam melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan daerah kita, Kota Mojokerto,” ujar Ery.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi dalam penyusunan RKPD 2027. Rancangan program pembangunan, tambah dia, harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.

“Jangan sampai terjadi program yang berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Ery menyoroti pentingnya penentuan skala prioritas program mengingat keterbatasan anggaran daerah. Ia berharap program yang diusulkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program yang diusulkan harus memiliki dampak nyata dan terukur pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal sebagai penggerak ekonomi daerah, termasuk di sektor pariwisata, industri kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita harus mengoptimalkan potensi lokal, baik di sektor pariwisata maupun industri kreatif dan UMKM, untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD Kota Mojokerto berkomitmen mendukung program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal.

“Kami akan memastikan bahwa alokasi anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan value for money yang maksimal bagi daerah, yaitu penggunaan anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Ery juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, baik dalam forum Musrenbang maupun dalam pengawasan pelaksanaan program di lapangan. “Partisipasi publik adalah kunci akuntabilitas,” ujarnya.

Selain itu, DPRD akan mengawasi secara ketat agar tidak terjadi duplikasi anggaran antara program pemerintah daerah dan program yang telah dibiayai pemerintah pusat.

“Kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal harus diperkuat,” katanya.

Ery menambahkan, DPRD akan mengevaluasi secara kritis usulan RKPD 2027 untuk memastikan setiap program memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas. Ia mendorong Pemkot Mojokerto terus berinovasi dalam mencari sumber pendapatan alternatif agar tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Pengawasan, lanjut dia, terhadap program pembangunan juga perlu memastikan upaya efisiensi tidak mengurangi pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Kita jadikan Musrenbang ini sebagai momentum untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang realistis, aspiratif dan implementatif,” tandas Ery. (fathir/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS