Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari opini WTP atau tingginya pendapatan daerah, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan keberhasilan pengelolaan APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya pendapatan daerah maupun raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, ukuran utama keberhasilan anggaran adalah sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang efektif dan tepat sasaran.

Penegasan tersebut disampaikan Deni usai Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).

Menurut Deni, capaian pendapatan daerah yang melampaui target patut diapresiasi. Namun, hal itu harus diikuti dengan kualitas belanja yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Capaian pendapatan daerah yang melampaui target tentu patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah memastikan APBD benar-benar berkualitas, yakni anggaran yang terserap secara efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengatakan DPRD telah menyampaikan berbagai rekomendasi melalui Badan Anggaran sebagai bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.

Rekomendasi tersebut diarahkan agar belanja daerah lebih fokus pada peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta program pengentasan kemiskinan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, DPRD juga mendorong evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara lebih produktif.

Menurut Deni, seluruh program yang dibiayai APBD harus memiliki indikator kinerja yang terukur sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“APBD tidak boleh hanya dinilai dari besarnya pendapatan atau opini WTP. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja OPD, optimalisasi aset daerah, pembenahan BUMD, hingga pemanfaatan SiLPA harus dilakukan secara serius agar tidak ada anggaran yang mengendap tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

Deni berharap seluruh rekomendasi DPRD menjadi pijakan dalam penyusunan P-APBD 2026 sehingga tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Laporan pertanggungjawaban APBD merupakan momentum evaluasi bersama, bukan sebatas memenuhi kewajiban administrasi. Seluruh rekomendasi DPRD harus menjadi pijakan agar tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel, efisien, dan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di Jawa Timur,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS