BANYUWANGI – Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menekankan penyusunan anggaran program kegiatan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027 harus berbasis skala prioritas.

Hal itu disampaikan Patemo usai rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027.

Menurut Patemo, kebijakan berbasis skala prioritas guna memastikan dana yang ada difokuskan langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah potensi penurunan kapasitas anggaran di tahun 2027 mendatang.

“SKPD kita minta untuk menyusun program dan anggaran tahun 2027 lebih rasional, pembangunan infrastruktur harus berbasis skala prioritas agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Patemo, pada Selasa (14/7/2026).

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo ini berharap, anggaran infrastruktur dialokasikan untuk menjaga utilitas vital agar tetap berfungsi dengan baik, seperti perbaikan jalan berlubang, saluran air, irigasi pertanian, jembatan dan fasilitas umum lainnya yang bersinggungan langsung dengan mobilitas masyarakat.

“Kita minta DPU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, DPU Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menunda program Pembangunan fisik baru agar keuangan daerah tetap stabil dan terhindar dari defisit,” jelasnya.

Komisi IV juga mendorong Pemda melalui SKPD terkait lebih kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, seperti penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, agar bisa mengakses anggaran dari Instruksi Presiden (Inspres) jalan daerah.

Pembiayaan alternatif lainnya melalui optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, skema Kerjasana Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau hanya mengandalkan APBD, pembangunan infrastruktur akan sangat lama. Inovasi pembiayaan ini penting agar pembangunan bisa lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” terangnya.

Seperti diketahui, dalam KUA PPAS APBD Tahun 2027 target pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,492 trilyun atau turun 14,22 persen dari APBD tahun 2026 sebesar Rp2,905 trilyun.

Sementara belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2,468 trilyun mengalami penurunan sebesar 15,39 persen dari belanja daerah pada APBD tahun 2026 sebesar Rp2,917 trilyun.

“KUA-PPAS APBD 2027 untuk belanja modal diproyeksikan sebesar Rp143,3 miliar atau 52,70 persen lebih kecil dibandingkan proyeksi tahun 2026, yakni sebesar Rp303 miliar sehingga anggaran untuk infrastruktur hanya mendapatkan pagu sebesar Rp65 miliar lebih. Ini pun lebih banyak untuk program rehabilitasi atau perbaikan,” tandas Patemo. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS