NGAWI – Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi daerah. Langkah ini dilakukan menyusul mulai naiknya kembali harga sejumlah komoditas, setelah sebelumnya sempat landai.

Berdasarkan pantauan harga hingga Rabu (15/7/2026), harga telur ayam negeri di tingkat konsumen naik menjadi Rp23.600 per kilogram dari sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam potong juga meningkat menjadi sekitar Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp32.000 per kilogram.

Untuk menekan dampak kenaikan harga tersebut, Pemkab Ngawi menggelar pasar murah di Alun-alun Merdeka Ngawi. Warga tampak antusias membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Telur ayam dijual Rp21.000 per kilogram, sedangkan daging ayam Rp30.000 per kilogram.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, Gerakan Pangan Murah merupakan upaya rutin pemerintah daerah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.

“Tujuannya memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan terjangkau masyarakat. Dengan stabilitas harga, inflasi bisa ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Wabup Antok.

Menurutnya, intervensi tidak hanya dilakukan di kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar seluruh kecamatan. Penyaluran komoditas disesuaikan dengan potensi produksi di masing-masing wilayah agar distribusi pangan lebih merata.

Ia mencontohkan, wilayah yang minim produksi beras akan mendapat pasokan dari daerah surplus. Begitu pula komoditas sayuran, telur, hingga cabai akan didistribusikan sesuai kondisi produksi di masing-masing wilayah.

“Wilayah atas misalnya lebih minim produksi gabah, sehingga perlu intervensi. Sebaliknya, komoditas sayuran dari daerah penghasil bisa disalurkan ke wilayah lain agar harga tetap stabil,” katanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi itu menambahkan, Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan secara berkala di sejumlah titik di seluruh Kabupaten Ngawi. Pelaksanaannya menyesuaikan hasil evaluasi mingguan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terhadap perkembangan harga berbagai komoditas.

“Pelaksanaannya periodik. Setiap minggu kami melakukan evaluasi inflasi bersama TPID. Jika ada komoditas yang mulai memicu inflasi, maka akan dilakukan intervensi melalui pasar murah,” pungkasnya. (amd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS