SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, meminta pemerintah pusat mengevaluasi sistem penentuan desil setelah banyak warga Surabaya kehilangan akses terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan pendidikan lainnya hanya karena memiliki pinjaman. Menurutnya, variabel kepemilikan pinjaman perlu dikaji ulang agar tidak merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.

Permintaan tersebut disampaikan Fuad usai menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Pertemuan Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Kamis (30/7/2026).

Dalam dialog bersama warga, sejumlah orang tua mengeluhkan anak mereka tidak lagi memenuhi syarat menerima bantuan pendidikan karena nilai desil keluarga meningkat, meski kondisi ekonomi mereka masih tergolong kurang mampu.

Fuad mengatakan persoalan tersebut bukan hanya ditemukan di Wiyung, tetapi juga menjadi aspirasi yang berulang dalam sejumlah titik reses lainnya di Surabaya.

“Menurut saya, jujur ada satu hal yang agak unik dalam penentuan desil itu adalah dicantumkannya salah satu syarat supaya keluarga dianggap mampu atau desilnya naik kalau dia punya pinjaman,” ujarnya.

Menurut Fuad, karakteristik masyarakat perkotaan berbeda dengan daerah lain. Tidak semua pinjaman mencerminkan peningkatan kemampuan ekonomi, karena banyak warga terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kalau di kota itu orang melakukan pinjaman ada dua tipe. Pertama memang untuk tambahan modal usaha. Kedua untuk menyambung hidup. Saat tanggal tua, gajian belum cair sementara kebutuhan mendesak, maka pilihannya melakukan pinjaman, baik paylater, pinjol maupun bank titil,” katanya.

Sebagai bentuk fungsi representasi DPRD, Fuad mengusulkan agar pemerintah pusat membedakan nominal dan tujuan pinjaman dalam penentuan desil. Menurutnya, pinjaman produktif dengan nilai besar dapat menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan, sedangkan pinjaman kecil untuk kebutuhan konsumtif tidak semestinya menghilangkan hak masyarakat atas bantuan pendidikan.

“Kalau pinjamannya di atas Rp10 juta mungkin memang untuk usaha sehingga bisa dihitung desilnya naik. Tapi kalau pinjamannya Rp2 juta, Rp3 juta, atau Rp5 juta, saya yakin biasanya itu pinjaman untuk menyambung hidup,” jelasnya.

Fuad menegaskan evaluasi sistem desil merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia memastikan aspirasi masyarakat akan dibawa melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur sebagai bahan usulan perbaikan kebijakan.

“Nanti akan kami sampaikan ke fraksi supaya hal ini bisa menjadi bentuk perjuangan Fraksi PDI Perjuangan di Jawa Timur kepada pemerintah pusat, agar persyaratan desil, termasuk variabel cicilan atau pinjaman ini, bisa dievaluasi,” tegasnya.

Ia juga berharap mekanisme pembaruan data desil dapat dipermudah agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah akibat persoalan administrasi. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS