JOMBANG – Banjir yang merendam ratusan hektare lahan pertanian di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, mendapat perhatian DPRD setempat. Selain meminta penanganan cepat, DPRD Jombang mendorong kajian ulang pendirian pabrik-pabrik di sekitar kawasan pertanian yang diduga memengaruhi perubahan tata air.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang, Ama Siswanto, menilai banjir pertanian yang terjadi berulang tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan musiman. Ia meminta Dinas Pertanian bersama instansi terkait melakukan pendataan menyeluruh untuk memastikan penyebab banjir agar petani tidak terus dirugikan.

“Ini persoalan serius. Dinas Pertanian harus sungguh-sungguh turun ke lapangan untuk mendata penyebab banjir. Jangan sampai petani di Kecamatan Ploso mengalami gagal panen,” ujar Ama, Minggu (18/1/2026).

Berdasarkan data di lapangan, sedikitnya 130 hektare sawah di Kecamatan Ploso terendam banjir akibat luapan Kali Marmoyo. Meski genangan air mulai berangsur surut, potensi banjir susulan masih mengancam seiring tingginya intensitas hujan di wilayah hulu sungai.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, selain faktor luapan sungai, keberadaan industri di sekitar kawasan terdampak perlu dikaji secara serius. Ia mengingatkan agar pembangunan pabrik tidak mengorbankan keberlanjutan sektor pertanian.

“Perlu dikaji ulang, apakah berdirinya pabrik-pabrik di sekitar wilayah itu juga menjadi penyebab banjir. Jangan sampai pembangunan industri mengorbankan petani,” jelas Ama.

Menurutnya, perlindungan lahan pertanian sejalan dengan agenda nasional ketahanan pangan. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada petani.

“Program Presiden Prabowo jelas, Indonesia menargetkan swasembada pangan. Maka Dinas Pertanian jangan hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga solusi jangka panjang,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Ploso, Syaifuddin, mengatakan lahan pertanian yang terdampak banjir tersebar di tiga desa. Dampak terparah terjadi di Desa Gedongombo dengan luasan sekitar 70–80 hektare, disusul Desa Jatigedong sekitar 30 hektare, serta sebagian lahan di Desa Ploso yang berbatasan langsung dengan Jatigedong.

“Total sekitar 130 hektare sawah terendam. Saat ini air memang mulai surut, tetapi masih ada lahan yang tergenang,” ujar Syaifuddin.

Ia menjelaskan, genangan air mulai berkurang sejak 12–13 Desember seiring menurunnya curah hujan di wilayah hulu. Namun hingga kini, dampak kerusakan tanaman belum dapat dipastikan sepenuhnya karena sebagian sawah masih terendam.

“Sampai sekarang belum bisa dipastikan berapa luas tanaman yang mati. Masih ada sawah yang terendam,” katanya.

Data dampak banjir tersebut telah dilaporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan ditindaklanjuti bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), mengingat sebagian lahan telah terdaftar dalam program asuransi pertanian.

“Pihak asuransi sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” tambahnya.

Kepala Desa Gedongombo, Lasiman, membenarkan banjir di wilayahnya mulai surut meski belum sepenuhnya kering. Sawah dengan kontur rendah masih tergenang air.

Ia menyebut dampak terhadap tanaman padi bervariasi. Sebagian kecil tanaman dilaporkan mati dan perlu tanam ulang, meski belum dalam skala besar. Namun kekhawatiran petani tetap tinggi karena banjir kerap berulang.

“Petani khawatir banjir datang lagi. Di sini tidak hanya sekali,” katanya.

Pemerintah desa berharap ada solusi permanen, termasuk normalisasi Kali Marmoyo dan perbaikan tanggul, agar genangan tidak berlangsung lama dan petani tidak terus mengalami kerugian. (fathir/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS