JAKARTA — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin membuktikan bahwa dirinya terbebas dari politik uang selama pendaftaran bakal calon wali kota Surabaya. Risma berpendapat bahwa terjadinya calon tunggal di Kota Surabaya akibat tidak adanya politik uang.

“Jadi, begini, dengan ini kita bisa tahu bahwa kita tidak ada money politic. Kalau dengan uang, mungkin kemarin itu sudah selesai. Kita mau pure (murni) pemilihan,” ujar Risma saat ditemui di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2015).

Risma mengatakan, sebelum dilakukan pencalonan dan pendaftaran bakal calon, ia sudah mengingatkan kepada partai pengusungnya agar tidak melakukan komunikasi dengan politik uang. Menurut Risma, politik uang dikhawatirkan hanya menjadi hambatannya dalam memimpin kembali Kota Surabaya pada kemudian hari.

Baca: Jika Pilkada Ditunda, PDI Perjuangan Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Risma sendiri mengatakan bahwa ia tidak pernah diminta untuk membayar uang “mahar” oleh partai-partai lain sebagai ganti untuk memberikan dukungan. Menurut dia, calon tunggal kepala daerah merupakan salah satu risiko jika tidak melakukan politik uang.

“Berat mengurus rakyat. Kalau ada deal-deal tertentu, aku tidak mau jadi hambatan untuk melayani masyarakat. Ya sudah, Tuhan sudah berkehendak demikian, mau apa?” kata Risma.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum memastikan pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya ditunda karena hanya ada satu pasangan calon, yaitu pasangan Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana yang diusung PDI-P.

Menurut Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, pelaksanaan Pilkada akan ditunda hingga Pilkada tahap dua pada 2017. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS