JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa kembali memperkuat gagasan demokrasi yang sejak awal menjadi tekad para pendiri bangsa, yakni demokrasi yang mampu menghadirkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Menurut Puan, demokrasi tidak boleh berhenti pada hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera.

Pesan tersebut disampaikan Puan saat memberikan pidato kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

“Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” kata Puan.

Dia menegaskan, kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, serta diabdikan untuk kepentingan rakyat.

Namun, pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak otomatis menjamin terwujudnya demokrasi yang berkeadilan. Ketimpangan ekonomi, sosial, dan informasi masih dapat membatasi kemampuan sebagian masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya secara bermakna.

“Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna,” ujarnya.

Karena itu, Puan menilai tantangan demokrasi bukan sekadar memastikan kekuasaan berasal dari rakyat. Lebih jauh, demokrasi harus menjamin rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan arah kehidupan sekaligus menikmati hasil pembangunan.

“Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat,” tegasnya.

Dalam pidatonya, Puan juga mengingatkan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia tidak terlepas dari peran kepemimpinan nasional yang mampu membawa perubahan sejarah.

Dia mencontohkan Presiden pertama RI Soekarno yang mempersatukan bangsa dan menggerakkan perjuangan hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puan juga menyebut Presiden ke-3 RI B.J. Habibie sebagai tokoh yang membuka jalan bagi keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik.

Menurut Puan, nilai sebuah kepemimpinan tidak ditentukan oleh lamanya seseorang memegang kekuasaan, melainkan besarnya perubahan yang dihasilkan dan pengaruh yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Habibie Democracy Forum 2026 mengangkat tema Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia. Forum yang diselenggarakan The Habibie Center tersebut menjadi ruang dialog berbagai elemen bangsa untuk memperkuat nilai dan praktik demokrasi.

Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, menyebut Puan dan keluarga Soekarno memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi Indonesia.

“Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya,” ujar Ilham.

Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh dari kalangan pemerintah, akademisi, swasta, dan internasional, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Melalui forum ini, gagasan mengenai demokrasi yang tidak hanya menjamin hak politik, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial, kembali menjadi perhatian dalam pembahasan masa depan demokrasi Indonesia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS