TULUNGAGUNG – Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung siap memperketat pengawasan terkait adanya keluhan masyarakat tentang adanya praktik-praktik negatif di sektor pertanian.

“Kita akan menindaklanjuti keluhan ini dengan melakukan pengawasan untuk memastikan kondusivitas di lapangan,” ujar anggota Komisi B DPRD Tulungagung, Siswantoro, Kamis (15/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, dalam kegiatan hearing atau audiensi bersama LSM Bintara kemarin (Rabu, 14/5/2025), pihaknya menerima banyak keluhan terkait masalah pertanian.

Ia mengaku telah menampung semua masukan dari seluruh peserta audiensi di ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung itu. Termasuk, adanya laporan menyebutkan soal pungutan biaya pengairan sawah sebesar Rp400 ribu per RU dan dinilai membebani petani yang tergabung dalam HIPPA.

“Permasalahan ini saya kira disebabkan oleh kondisi ketersediaan air dan topografi di masing-masing wilayah yang tidak merata,” jelasnya.

Menurut dia, kondisi pertanian di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tulungagung itu tidak sama. Ada yang 2 kali tanam dalam setahun, dan ada yang 3 kali tanam dalam setahun. Artinya, ada wilayah yang pengairannya bagus, dan ada wilayah yang pengairannya kurang bagus atau terkendala.

“Secara umum, kita menampung apa yang diutarakan audiensi. Ke depan kita akan menyinkronkan dan mengawalnya,” tandas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Ketua LSM Bintara Tulungagung, Ali Sodik, menyampaikan, dalam pembentukan pengurus gapoktan ada peraturan yang dilanggar. Salah satunya memasukkan perangkat desa, anggota TNI/Polri, BPD, dan PNS ke dalam susunan pengurus.

Ali juga menyampaikan keluhan terkait permasalahan klasik kelangkaan pupuk bersubsidi, dan harga gabah di bawah HPP.

“Harga gabah saat ini hanya Rp5.700 per kilogram, jauh di bawah HPP Rp6.500 per kilogram,” ujar Ali.

Ia juga mengadukan dugaan penarikan biaya pengairan sawah di musim kemarau yang dinilai memberatkan petani, serta persoalan operasional alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dinilai memberatkan petani karena harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. (sin/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS