Jumat
20 November 2026 | 10 : 39

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Wabup Ngawi Jajaki Kesiapan PLN untuk Suplai Energi Kendaraan Listrik

IMG-20220926-WA0021_copy_600x338

NGAWI – Pemerintah Kabupaten Ngawi, mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo dalam penggunaan kendaraan listrik sebagai operasional kedinasan. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (26/9/2022).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022. Isi pada Inpres tersebut, berkaitan dengan penggunaan kendaraan listrik sebagai operasional dinas.

“Menindaklanjuti Inpres, yang intinya pengadaan kendaraan roda dua atau empat yang menggunakan tenaga listrik, sebagai moda operasional kendaraan dinas,” kata Wabup Antok kepada pdiperjuangan-jatim.com, mengawali pembicaraan.

Wabup Antok mengungkapkan, pasca dikeluarkan Inpres tersebut pada 13 September 2022 lalu, langsung ditindaklanjuti seketika. Hal yang dilakukan Pemkab Ngawi dengan perubahan skema pengadaan kendaraan dinas di tahun 2022 yang belum terbelanjakan. Baik untuk roda empat ataupun yang roda dua.

“Kita ubah menjadi kendaraan listrik. Karena sifatnya mutlak dan mengikat,” katanya.

Seiring sejalan, agar program peralihan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, Pemkab Ngawi juga akan segera berkoordinasi dengan PLN setempat.

Koordinasi berupa pendalaman, terkait kesiapan PLN untuk suplai energi bagi kendaraan listrik yang akan digunakan. Juga kesiapan PLN terkait penyediaan Stasiun Pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

“Kita juga mencoba untuk menjajaki, kesiapan PLN untuk suplai energinya,” kata Wabup Antok.

Orang nomor dua di Kabupaten Ngawi itu berharap, PLN Ngawi segera menyesuaikan sebagaimana pada Inpres nomor 7 tahun 2022. “Apabila belum ada SPKLU, segera diadakan,” katanya.

Wabup Antok berpandangan, dengan adanya SPKLU bukan hanya mempercepat proses migrasi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di lingkup Pemkab Ngawi. Akan tetapi juga menjamin ketersediaan bahan bakar listrik bagi masyarakat umum yang juga menggunakan kendaraan berbahan bakar non fosil tersebut.

“Ketika masyarakat membutuhkan suplai energi listrik, juga tersedia di PLN. Minimal di Ngawi ini kan ada dua unit PLN, di Ngawi dan di Mantingan,” ujar Wabup Antok.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi tersebut menegaskan, untuk migrasi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik, Pemkab Ngawi telah siap. Hanya saja untuk bahan pertimbangan, terkait kesiapan PLN dalam suplai energi listrik.

“Kebutuhan untuk isi daya kendaraan listrik itu kan tidak sedikit. Ketika tidak terfasilitasi di rumah, mau tidak mau harus ke PLN. Nah PLN kami harapkan bisa sigap, dalam menyikapi hal tersebut,” katanya.

Wabup Antok menilai, keberadaan SPLKU menjadi salah satu suksesi program sebagaimana Inpres tersebut. Hal itu berkaitan dengan efektif dan efisiensi selama program berlangsung.

“Yang jelas harus terukur. Efektif dan efisiennya. Kalau misalkan ada kendaraan listrik, tapi ngisi daya harus ke luar kota, kan tidak efektif juga,” jelas Wabup Antok.

Adapun dalam waktu dekat ini, Pemkab Ngawi akan segera berkomunikasi dengan produsen kendaraan listrik. Pun demikian juga termasuk tes drive, uji kelayakan kendaraan listrik untuk digunakan di Kabupaten Ngawi.

“Akan kita coba untuk komunikasi dengan beberapa produsen kendaraan listrik. Mungkin juga sekaligus uji coba, uji kelayakan kendaraan listrik,” papar Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, terkait kendaraan listrik sebagai operasional dinas sesuai Inpres Jokowi. (mmf/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Soekarno Run 2026 Ngawi Spektakuler, Siapkan Hadiah Ratusan Juta

NGAWI – Soekarno Run 2026 kembali digelar di Kabupaten Ngawi pada 29 November 2026 mendatang. Pada pelaksanaan ...
LEGISLATIF

Lasmiran Serap Aspirasi, Warga Keluhkan Desil dan Syarat Nikah yang Memberatkan

BOJONEGORO – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasmiran, menggelar kegiatan ...
LEGISLATIF

Anas Karno Dorong RT hingga Camat Gerakkan Teba, Atasi 950 Ton Sampah Organik Surabaya

SURABAYA – Pengurus RT, RW, lurah hingga camat didorong aktif menggerakkan penerapan tempat pengolahan sampah ...
LEGISLATIF

Insentif Guru Ngaji Kabupaten Probolinggo 2027 Dianggarkan Rp 4,85 M, Cak Dayat Dorong Perbaikan Proses Pendataan dan Penyaluran

KABUPATEN PROBOLINGGO – Komitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil kembali ditunjukkan Fraksi PDI ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo Dorong Ada Anggaran Khusus Untuk Penebusan Ijazah Tertahan di APBD 2027

SIDOARJO – Persoalan ijazah siswa yang masih tertahan di sejumlah lembaga pendidikan menjadi perhatian Fraksi PDI ...
LEGISLATIF

Jeritan Para Guru Magetan di Reses Diana Sasa; Fasilitas, Kesejahteraan, Kenyamanan Siswa

MAGETAN — Persoalan sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga perlindungan anak ...