NGAWI – Pemerintah Kabupaten Ngawi, mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo dalam penggunaan kendaraan listrik sebagai operasional kedinasan. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (26/9/2022).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022. Isi pada Inpres tersebut, berkaitan dengan penggunaan kendaraan listrik sebagai operasional dinas.

“Menindaklanjuti Inpres, yang intinya pengadaan kendaraan roda dua atau empat yang menggunakan tenaga listrik, sebagai moda operasional kendaraan dinas,” kata Wabup Antok kepada pdiperjuangan-jatim.com, mengawali pembicaraan.

Wabup Antok mengungkapkan, pasca dikeluarkan Inpres tersebut pada 13 September 2022 lalu, langsung ditindaklanjuti seketika. Hal yang dilakukan Pemkab Ngawi dengan perubahan skema pengadaan kendaraan dinas di tahun 2022 yang belum terbelanjakan. Baik untuk roda empat ataupun yang roda dua.

“Kita ubah menjadi kendaraan listrik. Karena sifatnya mutlak dan mengikat,” katanya.

Seiring sejalan, agar program peralihan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, Pemkab Ngawi juga akan segera berkoordinasi dengan PLN setempat.

Koordinasi berupa pendalaman, terkait kesiapan PLN untuk suplai energi bagi kendaraan listrik yang akan digunakan. Juga kesiapan PLN terkait penyediaan Stasiun Pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

“Kita juga mencoba untuk menjajaki, kesiapan PLN untuk suplai energinya,” kata Wabup Antok.

Orang nomor dua di Kabupaten Ngawi itu berharap, PLN Ngawi segera menyesuaikan sebagaimana pada Inpres nomor 7 tahun 2022. “Apabila belum ada SPKLU, segera diadakan,” katanya.

Wabup Antok berpandangan, dengan adanya SPKLU bukan hanya mempercepat proses migrasi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di lingkup Pemkab Ngawi. Akan tetapi juga menjamin ketersediaan bahan bakar listrik bagi masyarakat umum yang juga menggunakan kendaraan berbahan bakar non fosil tersebut.

“Ketika masyarakat membutuhkan suplai energi listrik, juga tersedia di PLN. Minimal di Ngawi ini kan ada dua unit PLN, di Ngawi dan di Mantingan,” ujar Wabup Antok.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi tersebut menegaskan, untuk migrasi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik, Pemkab Ngawi telah siap. Hanya saja untuk bahan pertimbangan, terkait kesiapan PLN dalam suplai energi listrik.

“Kebutuhan untuk isi daya kendaraan listrik itu kan tidak sedikit. Ketika tidak terfasilitasi di rumah, mau tidak mau harus ke PLN. Nah PLN kami harapkan bisa sigap, dalam menyikapi hal tersebut,” katanya.

Wabup Antok menilai, keberadaan SPLKU menjadi salah satu suksesi program sebagaimana Inpres tersebut. Hal itu berkaitan dengan efektif dan efisiensi selama program berlangsung.

“Yang jelas harus terukur. Efektif dan efisiennya. Kalau misalkan ada kendaraan listrik, tapi ngisi daya harus ke luar kota, kan tidak efektif juga,” jelas Wabup Antok.

Adapun dalam waktu dekat ini, Pemkab Ngawi akan segera berkomunikasi dengan produsen kendaraan listrik. Pun demikian juga termasuk tes drive, uji kelayakan kendaraan listrik untuk digunakan di Kabupaten Ngawi.

“Akan kita coba untuk komunikasi dengan beberapa produsen kendaraan listrik. Mungkin juga sekaligus uji coba, uji kelayakan kendaraan listrik,” papar Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, terkait kendaraan listrik sebagai operasional dinas sesuai Inpres Jokowi. (mmf/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS