JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat, dengan memastikan keselamatan warga dan kelayakan tempat pengungsian. Fasilitas pengungsian harus ramah anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit bawaan.

Puan menegaskan, evakuasi harus diikuti pemenuhan kebutuhan dasar dan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah. Penanganan darurat juga perlu disertai layanan kesehatan, pakaian, selimut, serta dukungan yang memadai selama kondisi belum aman untuk kembali.

“Bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan, Senin (12/10/2026).

Banjir bandang melanda Kota Padang pada 10 Oktober 2026 setelah hujan deras, terutama di Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Sejumlah warga sempat terjebak arus banjir. Tim SAR gabungan dilaporkan mengevakuasi lebih dari 50 warga di kawasan Koto Tangah menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau lokasi yang terdampak luapan sungai.

Puan menyampaikan apresiasi kepada petugas dan relawan yang terlibat dalam proses penyelamatan. Ia menilai kecepatan pertolongan dan kepastian tempat berlindung sangat penting bagi keluarga yang menghadapi situasi darurat.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” ujarnya.

Berdasarkan pendataan sementara dalam bahan yang disampaikan, banjir berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang. Lebih dari 600 jiwa mengungsi di sejumlah lokasi, sementara pendataan dan pemutakhiran informasi warga terdampak masih berlangsung.

Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan pengungsi mendapatkan tempat berlindung yang aman dan layak, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan.

“Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan,” kata Puan.

Ia menekankan kebutuhan kelompok rentan tidak boleh terabaikan selama masa darurat. Anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit bawaan membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

“Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” sambung mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Menurut Puan, warga yang mengungsi juga membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan bantuan dan proses pemulihan. Banjir bukan hanya mengancam keselamatan, tetapi dapat mengganggu pekerjaan, penghasilan, serta kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah pemulihan yang mencakup perbaikan rumah rusak dan dukungan bagi warga yang kehilangan atau terganggu sumber penghasilannya. Kepastian bantuan dinilai penting agar warga tidak terdorong kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi.

“Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Pendataan sementara juga mencatat satu rumah rusak berat, empat rumah rusak sedang, serta sekitar 120 rumah terdampak banjir. Akses jalan di wilayah Kuranji dilaporkan terputus sehingga menghambat perjalanan menuju kawasan terdampak.

Puan meminta penanganan tidak berhenti setelah kondisi darurat terlewati. Pemerintah perlu memastikan kerusakan ditangani dan langkah mitigasi disiapkan untuk mengurangi risiko bencana serupa.

Salah satu hal yang disorot ialah perbaikan tanggul yang jebol di daerah aliran sungai sekitar lokasi terdampak. Langkah tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi dan upaya mengantisipasi banjir berikutnya.

“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” ujarnya.

Puan menyatakan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal penanganan darurat hingga program penanggulangan pascabencana di Padang. Ia juga menekankan pentingnya dukungan peralatan yang memadai bagi tim SAR dan relawan agar proses penyelamatan berlangsung aman bagi petugas maupun warga.

“Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS