TANZANIA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan parlemen memikul empat tanggung jawab utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, yakni melalui legislasi, kebijakan anggaran, pengawasan, dan fungsi perwakilan. Keempatnya harus memastikan kekuasaan terkendali, kebijakan berpihak kepada rakyat, serta suara masyarakat didengar sebelum keputusan diambil.

Pesan itu disampaikan Puan saat menghadiri Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026). Dalam forum parlemen dunia tersebut, ia menekankan demokrasi tidak cukup hanya memberikan hak pilih, tetapi harus mampu memberdayakan rakyat dan memperbaiki kehidupan mereka.

“Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat,” kata Puan.

Tanggung jawab ketiga, lanjut Puan, adalah memastikan melalui fungsi pengawasan bahwa seluruh otoritas pemerintahan bekerja sesuai batas-batas hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keempat, fungsi perwakilan harus menjamin suara rakyat hadir sebelum keputusan dibuat, bukan sekadar didengar setelah keputusan ditetapkan.

Menurut Puan, ukuran keberhasilan parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang terlihat baik di atas kertas, melainkan memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat.

“Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan. Pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” ujarnya.

Dalam forum bertema “Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua” itu, Puan juga menyoroti tantangan demokrasi di tengah dinamika geoekonomi dan geopolitik global.

Ia menilai kerja sama internasional penting, tetapi tidak boleh menghilangkan hak setiap bangsa untuk menentukan arah pembangunan sesuai kepentingan rakyatnya.

Puan menegaskan kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukanlah dua hal yang bertentangan. Sebaliknya, kesetaraan antarnegara menjadi landasan bagi terbentuknya kerja sama global yang adil.

“Demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang,” paparnya.

Karena itu, keputusan global mengenai perdagangan, keuangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan keamanan tidak boleh hanya mencerminkan kepentingan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama.

Melalui IPU, Puan mendorong parlemen dunia memperkuat kerja sama untuk membangun tatanan global yang tidak hanya saling terhubung, tetapi juga lebih demokratis, adil, dan manusiawi.

Ia mengingatkan globalisasi tidak boleh memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, maupun kekuasaan dari akuntabilitas.

Bagi Puan, tata kelola pemerintahan yang baik pada akhirnya harus diukur dari hal-hal mendasar: apakah suara rakyat didengar, hak-hak mereka dilindungi, kekuasaan diawasi, dan setiap warga memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki kehidupannya.

“Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola yang berkeadilan, yaitu tata kelola yang mengubah kedaulatan rakyat menjadi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Atas nama DPR RI yang mewakili rakyat Indonesia, Puan menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih makmur, adil, dan manusiawi dengan menempatkan kemanusiaan serta kesejahteraan bersama sebagai inti hubungan antarnegara.

Kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 juga berkaitan dengan pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026–2029. Pemilihan tersebut berlangsung setiap tiga tahun sekali dan diikuti tiga kandidat, termasuk dari Azerbaijan dan Australia yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Indonesia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan Puan akan mendengarkan visi dan misi seluruh kandidat serta menemui mereka secara berimbang sebelum pemungutan suara.

Menurut Irine, kehadiran Ketua DPR RI tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap proses demokrasi antarparlemen dan solidaritas kepada para kandidat.

Ia juga menyebut pandangan Puan mendapat sambutan dari sejumlah delegasi negara sahabat. Delegasi Iran, misalnya, menyampaikan apresiasi terhadap pidato Puan yang dinilai mencerminkan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.

Selain itu, beberapa delegasi menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap resolusi Nepal.

Dalam agenda tersebut, Puan didampingi Irine, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.

Melalui forum IPU, Puan berharap parlemen dapat memperkuat peran dalam memastikan demokrasi tidak berhenti pada prosedur politik, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara bagi masyarakat. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS