SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 yang mampu menjamin pekerja dan keluarganya memperoleh kehidupan layak di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan kebijakan pengupahan tahun depan harus lebih berkeadilan dan berpihak kepada buruh. Penetapan UMK juga perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta mengurangi kesenjangan upah antardaerah.
Menurut Renny, penetapan UMK 2027 harus menjadi momentum memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan jutaan pekerja di Jawa Timur.
Kebijakan pengupahan, kata dia, tidak boleh sekadar dipandang sebagai penyesuaian nominal gaji. Upah minimum harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, terutama ketika harga kebutuhan pokok, perumahan, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan terus meningkat.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan angka positif, tetapi kesejahteraan masyarakat pekerja justru tertinggal. Kenaikan upah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh dan keluarganya,” tegas Renny, Minggu (22/11/2026).
Ia menilai kebutuhan hidup layak harus menjadi pertimbangan substantif dalam penetapan UMK 2027, bukan sekadar pelengkap dalam proses penghitungan upah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah buruh, karyawan, dan pegawai pada Agustus 2025 mencapai sekitar 8,25 juta orang atau 34,67 persen dari total penduduk bekerja.
Renny menilai besarnya jumlah pekerja tersebut menunjukkan kebijakan UMK memiliki dampak luas. Tidak hanya menyangkut pendapatan buruh, tetapi juga kehidupan keluarga, daya beli masyarakat, hingga perputaran ekonomi daerah.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan UMK menyangkut kehidupan jutaan orang. Dampaknya bukan hanya dirasakan pekerja, tetapi juga keluarga mereka, daya beli masyarakat, hingga perputaran ekonomi daerah,” ujarnya.
Renny juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan pekerja.
Sejumlah kabupaten/kota bahkan mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas lima persen sepanjang 2025. Kabupaten Pacitan tumbuh 6,35 persen, Kabupaten Malang 5,92 persen, Tulungagung 5,75 persen, Banyuwangi 5,65 persen, Kabupaten Pasuruan 5,66 persen, dan Sidoarjo 5,63 persen.
Sementara Tuban mencatat pertumbuhan ekonomi 4,23 persen, Bangkalan 4,53 persen, dan Gresik 4,91 persen.
“Pertumbuhan ekonomi jangan hanya menjadi angka statistik atau kebanggaan pemerintah daerah. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan,” tandasnya.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu meminta pemerintah memastikan formula penyesuaian upah tidak hanya memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Selain persoalan daya beli, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga menyoroti kesenjangan besaran UMK antardaerah yang masih cukup tinggi.
Renny memahami setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik ekonomi, struktur industri, dan kemampuan ekonomi yang berbeda. Kawasan industri seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto memiliki aktivitas ekonomi berbeda dibandingkan daerah yang lebih banyak mengandalkan sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro.
Namun, perbedaan karakteristik tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pekerja di daerah tertentu terus tertinggal dalam kesejahteraan.
Sebagai gambaran, UMK 2026 Kota Surabaya mencapai Rp5.288.796, sedangkan Kabupaten Situbondo sebesar Rp2.483.962. Selisih keduanya mencapai sekitar Rp2,8 juta.
“Disparitas UMK ini harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan upah 2027. Kita memahami setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi dan struktur industri berbeda, tetapi jangan sampai pekerja di daerah tertentu terus tertinggal dalam hal kesejahteraan,” ungkapnya.
Renny menegaskan kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Kenaikan upah diharapkan meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan mempertahankan usaha dan lapangan kerja.
“Prinsipnya, pekerja harus mendapatkan upah yang layak, sementara dunia usaha juga harus tetap tumbuh dan mampu mempertahankan lapangan pekerjaan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena sama-sama menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Jawa Timur,” pungkas legislator asal Daerah Pemilihan Kediri tersebut. (yols/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













