BOJONEGORO — Persoalan tingginya harga pakan ternak, akses pupuk bersubsidi bagi penggarap lahan hutan, hingga krisis air bersih akibat kemarau panjang menjadi sorotan utama masyarakat Bojonegoro dalam reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ony Setiawan.
Aspirasi tersebut diserap langsung oleh politisi Fraksi PDI Perjuangan itu saat menggelar reses Masa Sidang I di Bojonegoro, Minggu (22/11/2026).
Dalam acara diikuti tokoh masyarakat mewakili masing-masing kecamatan, berbagai keluhan mengemuka.
Muhammad Afif Yanuar, peserta pertemuan asal Kecamatan Kasiman mengungkapkan, peternak ayam buras petelur kian terhimpit oleh harga pakan pabrikan yang terus melambung.
“Kami berharap ada bantuan alat pembuat pakan mandiri agar peternak tidak lagi bergantung pada harga pakan pabrik yang terus naik,” ujarnya dalam forum tersebut.
Sementara Sumantak, warga Kecamatan Kedewan, menyoroti nasib penggarap lahan hutan di wilayahnya yang mencapai ratusan hektare. Ia mempertanyakan kepastian akses pupuk bersubsidi bagi para petani penggarap hutan tersebut.
Selain pupuk, Sumantak juga mengeluhkan penanganan kekeringan ekstrem di Kedewan yang dinilai masih bersifat sementara. Padahal, wilayah tersebut memiliki titik sumber air yang potensial dimanfaatkan jika didukung sarana pompanisasi dan pengeboran air bersih.
Masih dari sektor pertanian,
Warga Kecamatan Baureno Afif Ainur meminta adanya mesin panen padi (combine harvester) untuk wilayahnya. Hal ini guna mempercepat proses panen dan menekan biaya operasional petani.

Berbagai usulan ditampung Ony Setiawan, yang bertugas di Komisi B DPRD Jatim —membidangi pertanian, peternakan, hingga UMKM.
Ia mengatakan bahwa persoalan pakan ternak tengah dibahas melalui Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Hilirisasi sebagai turunan Undang-Undang Peternakan.
Menurut Ony, ketergantungan impor pada bahan baku seperti bungkil kedelai dan tepung ikan membuat harga pakan rentan bergejolak mengikuti nilai tukar dolar.
“Untuk peternak ayam kampung atau kampung unggul yang bahan bakunya mudah didapat, kami dorong agar perizinan pembuatan pakan mandiri ini dipermudah. Hal ini masuk dalam pembahasan Perda Hilirisasi,” kata Ony.
Terkait krisis air bersih, Ony menegaskan perlunya kajian komprehensif agar bantuan tidak sekadar bersifat sesaat. Ia mengingatkan bahwa pengajuan program pengeboran air bersih maupun pompanisasi harus merujuk pada peta potensi air milik Bappeda serta melalui tahapan uji georadar. (dian/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













