SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko menegaskan keselamatan jiwa pengguna jasa transportasi laut dan penyeberangan tidak boleh dikompromikan demi persaingan bisnis. Operator harus tetap memenuhi standar kelaikan kapal, meremajakan armada, dan menyediakan perlengkapan keselamatan meski menghadapi persaingan tarif.

Peringatan tersebut disampaikan Dewanti menanggapi rencana pemerintah mengkaji penerapan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) untuk transportasi umum di luar moda udara, termasuk angkutan penyeberangan.

Menurut Dewanti, persaingan harga yang tidak sehat berisiko mendorong operator menekan biaya operasional dengan mengorbankan aspek keselamatan. Karena itu, kebijakan tarif perlu memperhitungkan kebutuhan operasional agar perusahaan tetap mampu merawat kapal dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

”Jangan sampai persaingan usaha yang tidak sehat antarpengusaha penyeberangan membuat mereka mengabaikan peremajaan kapal, alat keselamatan seperti life jacket, ataupun kelaikan laut kapal itu sendiri demi menekan biaya operasional. Tarif yang wajar harus berbanding lurus dengan jaminan keselamatan,” kata Dewanti, Minggu (11/10/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menyatakan mendukung kebijakan tarif yang dirancang untuk memperkuat keselamatan pengguna jasa. Namun, formula tarif harus disusun secara hati-hati agar tidak membebani masyarakat sekaligus memberi ruang bagi operator untuk memenuhi kewajiban keselamatan.

“Keselamatan jiwa masyarakat pengguna jasa transportasi laut dan penyeberangan merupakan harga mati yang tidak boleh ditawar oleh kompromi bisnis semata,” tegas mantan Wali Kota Batu tersebut.

Dewanti menilai persoalan tarif dan keselamatan penting bagi Jawa Timur yang memiliki sejumlah lintasan penyeberangan strategis antarpulau untuk mobilitas penumpang maupun distribusi logistik.

Menurut dia, pengaturan tarif perlu mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan. Dengan demikian, persaingan usaha tetap berjalan sehat tanpa mengurangi kewajiban operator dalam menjaga kelaikan armada dan menyediakan perlengkapan keselamatan bagi penumpang.

Dewanti juga meminta pemerintah membuka ruang dialog setelah kajian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan rampung. Pemerintah daerah dan operator penyeberangan lokal di Jawa Timur perlu dilibatkan dalam pembahasan serta sosialisasi kebijakan.

”Dengan demikian, kebijakan yang diketok nantinya benar-benar aplikatif, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan keselamatan transportasi penyeberangan secara nasional maupun regional,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS