SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi menyatakan, wacana pelantikan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2015 di Istana Negara jika dipaksakan bisa melanggar undang-undang.

Kusnadi menjelaskan, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU No.8 tahun 2015 tentang Pilkada menegaskan, bahwa pelantikan bupati/wali kota terpilih dilakukan melalui rapat paripurna (rapur) istimewa DPRD setempat, yang dilakukan gubernur mewakili Mendagri.

“Sesuai aturan undang-undang, pelantikan digelar dalam sidang paripurna istimewa DPRD. Apa mungkin menggelar sidang istimewa di Istana Negara dengan banyaknya kepala daerah yang dilantik,” kata Kusnadi, kemarin.

Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini mengatakan, pelantikan bupati/walikota terpilih itu merupakan seremonial, sehingga kalaupun dibuatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus ada unsur daruratnya.

“Problem seremonial itu tidak bisa dijadikan sebagai unsur darurat,” jelas dia.

Pihaknya tetap berharap pelantikan 19 bupati/wali kota hasil pilkada di Jatim bisa dilantik di gedung Negara Grahadi Surabaya secara bergantian. Alasannya, jika Gubernur atau Wagub Jatim yang mendatangi pelantikan ke daerah-daerah, bisa memakan waktu cukup lama dan dikhawatirkan terjadi kekosongan kepemimpinan di Provinsi Jatim.

Kusnadi berharap, ke depan pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia dievaluasi. Khususnya menyangkut pelantikan bupati/walikota yang mengharuskan kehadiran gubernur, sebab tidak mungkin gubernur melantik sekaligus di beberapa tempat.

“Masalah tempat dan pelaksanaan pelantikan kepala daerah ini merupakan salah satu kelemahan dari pelaksanaan pilkada serentak. Saya harap ini dievaluasi,” harap dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS