Jumat
17 April 2026 | 12 : 30

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Said Abdullah: Pers Harus Jadi Pilar Keempat Demokrasi dan Kontrol Kekuasaan

pdip jatim 260214 mhsa

Saat menerima penghargaan PWI Jatim di HPN 2026, Said Abdullah menegaskan pers harus menjadi pilar keempat demokrasi dan alat kontrol kekuasaan.

SURABAYA — Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa pers harus tetap menjadi pilar keempat demokrasi sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, baik di DPR maupun dalam jalannya pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Abdullah usai menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Kamis (15/4/2026).

“Saya berharap pers tetap menjadi pilar keempat demokrasi. Pers sebagai alat kontrol kekuasaan, baik kami di DPR, maupun terhadap jalannya pemerintahan, termasuk di pemerintahan daerah,” ujar Said kepada media, Jumat (18/4/2026).

Baca juga: PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

Ia menambahkan, peran pers sebagai pengingat sangat penting agar jalannya kekuasaan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Selain itu, Said juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Jurnalisme merupakan profesi luhur dan membanggakan. Melalui kerja pers, publik seperti mendapat jendela untuk melihat dunia. Teruslah objektif dan berpihak pada kebenaran,” imbuh pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur yang menilai dirinya berperan dalam menjaga kebijakan fiskal tetap pro rakyat.

Ketua PWI Jatim, Lutfi El Hakim, menyatakan bahwa Said dinilai mampu menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi, termasuk akibat kenaikan harga minyak dunia.

“Beliau berperan penting menjaga kebijakan fiskal pro rakyat. Bersama Menteri Keuangan, mampu menjaga fiskal tetap sehat sehingga harga BBM tidak naik,” ujarnya.

PWI Jatim juga berharap Said Abdullah terus konsisten mengawal APBN yang berpihak pada kepentingan rakyat di masa mendatang.

Atas penghargaan tersebut, Said menyampaikan terima kasih dan mengaku belum sepenuhnya layak menerima apresiasi tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan PWI Jatim. Meskipun saya merasa belum pantas menerima penghargaan ini,” ucapnya.

Dalam acara yang sama, penghargaan juga diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, atas kepemimpinannya yang dinilai inovatif, responsif, dan progresif dalam menghadirkan berbagai terobosan kebijakan di daerah.

Peringatan HPN 2026 yang digelar PWI Jawa Timur menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pers dalam menjaga kualitas demokrasi serta memperkuat fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

BERITA TERKINI

Said Abdullah: Pers Harus Jadi Pilar Keempat Demokrasi dan Kontrol Kekuasaan

Saat menerima penghargaan PWI Jatim di HPN 2026, Said Abdullah menegaskan pers harus menjadi pilar keempat ...
HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Terima Penghargaan KWP Awards 2026, Tekankan Peran Media Kawal Kinerja DPR

Puan Maharani menerima penghargaan KWP Awards 2026 dan menegaskan peran penting media dalam mengawal serta ...
LEGISLATIF

Sawah di Pakusari Terdampak Limbah, DPRD Minta Pemkab Jember Pahami UU Pengelolaan Sampah

Pemkab Jember diminta memahami UU Pengelolaan Sampah setelah limbah mencemari irigasi dan mengancam 10 hektare ...
LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...