Sebanyak 319 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur mengikuti Bimtek Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD di Bali. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan DPRD agar pembangunan daerah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

BALI – Sebanyak 319 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi serta kabupaten/kota se-Jawa Timur mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD yang digelar di Bali pada 5-7 Juni 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus menjawab berbagai tantangan pelaksanaan pembangunan daerah yang masih dihadapi pemerintah daerah.

Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan penguatan kapasitas anggota DPRD menjadi kebutuhan penting mengingat masih terdapat kesenjangan antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program di lapangan.

Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan dan dianggarkan melalui APBD benar-benar berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin memperkuat tata kelola kelembagaan di masing-masing DPRD sekaligus membangun komunikasi yang lebih kuat antaranggota Fraksi PDI Perjuangan di wilayah Jawa dan Bali. Banyak persoalan teknis di daerah yang membutuhkan pemahaman dan langkah yang selaras,” ujar Deni di sela registrasi peserta Bimtek di Bali, Kamis (4/6/2026).

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur tersebut menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, pengawasan menjadi aspek yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Menurut Deni, berbagai program pembangunan yang telah dirancang dengan baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara optimal. “Program yang sudah direncanakan dan dianggarkan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pelaksanaannya tidak diawasi dengan baik,” katanya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menilai sejumlah daerah sebenarnya telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan target pembangunan belum sepenuhnya tercapai.

Karena itu, melalui bimtek tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berupaya memperkuat kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah maupun kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Wakil Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Ratih Detya Wijayanti

“Perencanaan pembangunan di banyak daerah sudah cukup baik. Tantangannya adalah memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target. Karena itu kami ingin memperkuat kapasitas pengawasan anggota DPRD agar pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain penguatan fungsi pengawasan, bimtek juga menjadi forum koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada daerah.

Beberapa isu yang akan dibahas antara lain pengelolaan dana desa, implementasi regulasi baru, optimalisasi fungsi DPRD dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, hingga penguatan komunikasi publik anggota legislatif.

Deni menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman di kalangan anggota Fraksi PDI Perjuangan agar komunikasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir.

“Kami ingin memastikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dengan begitu komunikasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Ratih Detya Wijayanti, menjelaskan jumlah peserta dari Jatim yang mengikuti bimtek mencapai 319 orang.

Dari total 329 anggota fraksi, sebanyak 10 orang dipastikan tidak dapat mengikuti kegiatan karena alasan kesehatan maupun sedang menunaikan ibadah haji.

“Selama dua hari pelaksanaan, peserta akan mendapatkan pembekalan dari DPP PDI Perjuangan terkait berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPRD,” terang Dety.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan untuk memperkuat koordinasi serta menyamakan langkah dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan di daerah masing-masing.

Dengan penguatan kapasitas tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap anggota DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih efektif sehingga pembangunan daerah dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS