MAGETAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menekankan pentingnya penguatan infrastruktur ekonomi dan sinkronisasi anggaran dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Langkah ini dinilai krusial untuk mengejar target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 8 persen di tengah keterbatasan fiskal daerah.

​Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Magetan dari Fraksi PDI Perjuangan, Suyatno, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Magetan tahun 2027 di Pendopo Surya Graha, Rabu (26/3/2026).

​Fokus Infrastruktur dan Desa
​Dalam forum partisipatif tersebut, Suyatno menyoroti bahwa pembangunan tahun 2027 harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan yang merata. Ia menegaskan bahwa sektor pertanian dan pembangunan desa tetap menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang harus didukung oleh aksesibilitas yang memadai.

​”Penting adanya penguatan infrastruktur ekonomi, peningkatan kesejahteraan yang merata, serta perbaikan pelayanan publik. Hal ini terutama dilakukan melalui perbaikan sarana jalan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujar legislator yang telah menjabat selama enam periode tersebut.

​Strategi “Trisula” dan Target LPE 8%
​Pihak legislatif mendorong Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menerapkan strategi “Trisula” sebagai kunci utama mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini menitikberatkan pada tiga pilar utama:
1. ​Peningkatan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung sektor unggulan.
2. ​Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif.
3. ​Hilirisasi komoditas unggulan guna meningkatkan nilai tambah produk lokal sebelum dilempar ke pasar.

​Suyatno menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2027 hanya bisa dicapai jika terjadi akselerasi pada sisi produktivitas, investasi, dan penguatan industri nasional yang merambah ke daerah.

​Tantangan Fiskal dan Pembiayaan Kreatif
​Di sisi lain, DPRD mengingatkan pemerintah daerah mengenai tantangan keterbatasan anggaran.

Suyatno meminta agar perencanaan tidak sekadar menjadi daftar keinginan, tetapi harus sinkron dengan ketersediaan anggaran agar implementasinya konsisten.

​”Mengingat keterbatasan fiskal, pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mengeksplorasi dan menyinergikan seluruh sumber pendanaan melalui creative financing,” tegas Suyatno.

​Ia juga berpesan agar prioritas pembangunan daerah tetap selaras dengan sasaran pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional. Pembangunan berbasis kawasan dan potensi lokal harus dilakukan dengan prinsip berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.(rud/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS