DPRD Jember mendesak Pemkab segera menyiapkan solusi menyeluruh pascakebakaran TPA Pakusari, mulai percepatan PLTSa hingga kerja sama pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif.

JEMBER – DPRD Kabupaten Jember mendesak Pemerintah Kabupaten Jember segera menyiapkan langkah konkret dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah menyusul kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari. DPRD menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni mengatakan kebakaran di TPA Pakusari tidak hanya dipicu faktor eksternal, tetapi juga berpotensi dipengaruhi akumulasi gas metana yang terbentuk dari timbunan sampah selama bertahun-tahun.

“Kebakaran kemarin bukan hanya soal puntung rokok sebagai penyebabnya. Ada potensi gas metana dari timbunan sampah yang sudah lama menumpuk,” kata Tabroni, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Jember membutuhkan perubahan pendekatan yang lebih komprehensif dan terencana.

“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada langkah yang jelas dan terencana,” ujarnya.

DPRD juga meminta pemerintah daerah mempercepat persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sebelumnya disebut akan mendapat dukungan pemerintah pusat. Namun, hingga kini DPRD belum memperoleh penjelasan mengenai kesiapan dokumen teknis maupun tahapan pelaksanaannya.

Karena itu, Tabroni meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi dan teknis agar proyek tersebut dapat direalisasikan tanpa hambatan.

Selain menunggu pembangunan PLTSa, DPRD mendorong pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka pendek melalui kerja sama dengan industri semen untuk memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar alternatif (refuse-derived fuel/RDF).

“Potensi kerja sama seperti itu seharusnya sudah mulai dijalankan, jangan menunggu PLTSa dibangun,” tegasnya.

Tabroni juga mengingatkan agar pemerintah memperhitungkan kecukupan lahan TPA Pakusari yang saat ini memiliki luas sekitar 6,8 hektare. Menurutnya, apabila lokasi tersebut tidak memadai untuk mendukung pembangunan PLTSa, pemerintah harus segera menyiapkan lokasi alternatif.

Sebagai tindak lanjut, Komisi A DPRD Jember akan memanggil organisasi perangkat daerah terkait guna meminta penjelasan mengenai kesiapan pemerintah dalam menangani persoalan sampah, termasuk perkembangan rencana pembangunan PLTSa.

Menurut DPRD, pengelolaan sampah harus diarahkan pada sistem yang lebih modern, berkelanjutan, dan mampu mengurangi risiko lingkungan, sehingga peristiwa kebakaran di TPA Pakusari tidak kembali terulang di masa mendatang. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS