MADIUN – Tiga puluh tahun telah berlalu. Waktu bergerak, pemerintahan berganti, dan wajah politik Indonesia berubah. Namun, bagi kader PDI Perjuangan, 27 Juli 1996 bukan sekadar tanggal yang tercatat dalam buku sejarah.

Di ruang sederhana Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Minggu (26/7/2026) malam, ingatan itu kembali dihidupkan. Bukan untuk merawat luka, melainkan menjaga kesadaran bahwa demokrasi yang dinikmati hari ini lahir dari sebuah perjuangan yang tidak murah.

Di hadapan kader dari berbagai generasi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Sutardi, mengingatkan bahwa sejarah tidak boleh berhenti menjadi cerita masa lalu. Sejarah harus menjadi kompas yang menuntun langkah perjuangan hari ini.

“Seperti yang disampaikan Bung Karno, Jas Merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,” ujarnya.

Bagi Sutardi, Kudatuli adalah pengingat bahwa kebebasan berpendapat dan demokrasi pernah dibayar dengan pengorbanan. Karena itu, generasi muda yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut perlu memahami bahwa ruang demokrasi yang ada saat ini bukan sesuatu yang hadir begitu saja.

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun itu menyebut Kudatuli sebagai salah satu catatan paling kelam dalam perjalanan partai. Saat itu, suara yang ingin mempertahankan demokrasi justru dibungkam oleh kekuasaan.

Namun, tiga dekade kemudian, menurutnya, sejarah tidak boleh hanya dikenang dengan rasa haru. Sejarah harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab untuk menjaga demokrasi tetap hidup.

“Peristiwa tersebut harus terus diingat agar generasi penerus memahami sejarah perjuangan demokrasi dan partai,” katanya.

Di balik peristiwa yang terjadi di Jakarta pada 1996, ada jejak kader asal Kota Madiun yang ikut menjadi bagian dari sejarah tersebut. Sutardi mengenang almarhum Mas Haryanto, putra keluarga tokoh partai yang dikenal sebagai Pak Balok, sebagai salah satu kader yang terlibat dalam peristiwa Kudatuli.

Jejak itu menjadi pengingat bahwa sejarah nasional sesungguhnya dibangun oleh ribuan kisah dari berbagai daerah, termasuk dari Kota Madiun.

Kini panggung politik telah berubah. PDI Perjuangan berada pada posisi berbeda dibanding tiga dekade silam. Namun bagi Sutardi, semangat perjuangan itu tidak boleh ikut berubah.

Ia menegaskan bahwa sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan akan tetap mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang konstruktif sekaligus mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Kalau ada kebijakan yang perlu dikoreksi, kami harus bersuara sekaligus menawarkan solusi. Tetapi jika program pemerintah berpihak pada kesejahteraan masyarakat, tentu harus didukung,” ujarnya.

Malam semakin larut ketika rangkaian refleksi ditutup. Tidak ada gegap gempita. Hanya doa, renungan, dan kesadaran bahwa sejarah bukan sekadar untuk dikenang.

Bagi kader PDI Perjuangan Kota Madiun, Kudatuli adalah pengingat bahwa demokrasi harus terus dirawat, kekuasaan harus tetap dikawal, dan sejarah harus menjadi kompas agar generasi berikutnya tidak kehilangan arah. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS