JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah menginginkan seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus bisa diselesaikan pada 2018 mendatang.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena begitu kita undur, kita tunda, pembiayaan untuk itu akan semakin besar. Kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Pembiayaan Infrastruktur, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4) sore.

Untuk itu, Presiden mengaku dirinya ingin mengetahui yang sekarang ini sedang berjalan, baik yang bersumber pada APBN, yang bersumber pada non anggaran pemerintah, baik swasta murni, BUMN murni, maupun di PPP-KPBU dengan jaminan non anggaran pemerintah.

“Ini penting sekali kita selesaikan, kita bahas pada sore hari ini,” ujar Presiden.

BUMN dan BUMD

Soal anggaran proyek infrastruktur itu, menurut Presiden Jokowi, jika swasta tidak mau membiayai investasi, bisa ditawarkan opsi skema PPP, Public Private Partnership atau KPBU, atau mungkin juga kerja sama BUMN, dengan BUMD, dengan swasta.

Jika tidak ada yang mau mengambil peluang-peluang itu, lanjut Presiden, maka bisa diberikan penugasan ke BUMN atau BUMD, dan pilihan terakhir baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD.

“Saya kira proses-proses di BUMN, sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh, uang yang fresh dari pasar, ini juga bisa kita lakukan, sehingga juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa,” tutur Presiden.

Presiden melihat di lapangan, kendala dan masalah-masalah juga tidak banyak masalah, masalah kecil-kecil terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan.

Tetapi apapun, kata Presiden Jokowi, yang berkaitan dengan pembiayaan ini akan didetailkan lagi, utamanya untuk kereta ringan Light Rail Train (LRT) Jabodetabek dan juga yang berkaitan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Demikian juga mengenai Kereta Kencang Jakarta-Surabaya dan jalan-jalan tol yang mungkin, menurut Presiden, kalau ada sedikit kesulitan pembiayaan agar disampaikan dalam Rapat Terbatas itu.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (setkab)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS