NGAWI – Aliansi mahasiswa di Kabupaten Ngawi menggelar aksi demonstrasi dengan membawa 11 tuntutan terkait isu nasional dan daerah. Aksi berlangsung di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Gedung DPRD Kabupaten Ngawi, Kamis (25/6/2026).

Massa aksi berasal dari Serikat BEM Ngawi, PC PMII Ngawi, GMNI, dan IMM. Sebelum menyampaikan aspirasi, mahasiswa melakukan long march dari kawasan Perempatan Tugu Kartonyono Ngawi menuju pusat pemerintahan.

Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mahasiswa juga mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.

Selain isu nasional, mahasiswa turut menyoroti persoalan lokal di Kabupaten Ngawi. Beberapa isu yang disampaikan yakni meningkatnya kasus pelecehan seksual, penanganan bekas tambang galian C yang terbengkalai, hingga perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian.

Mahasiswa menilai pemerintah perlu lebih berpihak kepada petani dibanding hanya mengejar pertumbuhan industri. Mereka menyoroti persoalan sulitnya petani mendapatkan pupuk dan BBM untuk kebutuhan pengolahan lahan.

Aksi tersebut diterima oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko. Mahasiswa juga meminta keduanya menandatangani nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa melalui ruang dialog dan diskusi.

“Pemerintah daerah tentu saja menyampaikan terima kasih. Ada suatu hal yang positif pada kegiatan ini. Bagaimana dialog dan diskusi menjadi bagian dari tradisi kita,” ujar Dwi Rianto Jatmiko.

Ia menegaskan, Pemkab Ngawi terbuka terhadap masukan dari mahasiswa maupun berbagai elemen masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

“Kami mewakili Pak Bupati bersama Pak Sekda dan jajaran Pemkab tentu saja akan membuka diri untuk terus membangun diskusi, dialog terutama dengan adik-adik mahasiswa dan komponen-komponen yang ada di Kabupaten Ngawi,” katanya.

Menurutnya, pembangunan Kabupaten Ngawi harus dilakukan secara partisipatif dengan mengakomodasi berbagai masukan masyarakat.

“Ini bagian dari komitmen bagaimana Ngawi dibangun secara partisipatoris berdasarkan berbagai masukan. Kepentingan utama adalah kepentingan rakyat Kabupaten Ngawi,” jelasnya.

Terkait isu daerah, khususnya persoalan pertanian dan kekerasan seksual, Wabup Antok memastikan isu tersebut akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Adanya berbagai tindak kekerasan atau penyimpangan di pendidikan terutama kekerasan seksual dan lain sebagainya tentu menjadi perhatian kita yang serius,” kata Dwi Rianto.

Ia menambahkan, Pemkab Ngawi akan menggandeng berbagai organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, serta pengendalian persoalan tersebut.

“Kita menggandeng seluruh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, terutama juga mahasiswa agar format terkait hal tersebut bisa dijalankan, dimonitor, dan dikendalikan dengan baik,” ungkapnya.

Terkait sektor pertanian, Dwi Rianto menyebut Pemkab Ngawi telah memiliki komitmen perlindungan lahan melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi sekarang ini sudah diwujudkan dengan ditetapkannya Perda RTRW. Itu menjadi dasar hukum pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tata ruang. Lahan sawah dilindungi juga sudah ditetapkan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko menyampaikan pihaknya siap menerima dan meneruskan aspirasi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan isu nasional.

“Aspirasi dari adik-adik mahasiswa ini akan kami teruskan melalui fraksi masing-masing di DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan isu nasional. Kami sepakat mendukung evaluasi terhadap program BGN dan KDKMP,” ujar Pak King.

Untuk persoalan daerah, DPRD Ngawi memastikan akan menindaklanjuti melalui fungsi pengawasan lembaga legislatif.

“Segera akan kami laksanakan RDP sesuai isu yang disampaikan mahasiswa. Ini menjadi kewenangan kami untuk melakukan pengawasan terhadap persoalan yang disampaikan,” pungkasnya. (amd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS