DPRD Jember mengingatkan dugaan penyelewengan retribusi pasar harus ditelusuri serius karena berpotensi mengganggu target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Edi Cahyo Purnomo meminta Pemkab Jember melakukan pemeriksaan internal secara terbuka.

JEMBER – Anggota Komisi C DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, meminta Pemerintah Kabupaten Jember menelusuri secara serius dugaan penyelewengan retribusi pasar yang mencuat ke publik. DPRD mengingatkan, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi mengganggu upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Edi yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menegaskan, fokus utama yang harus diusut bukan semata perselisihan dua pegawai pemerintah daerah yang kini ramai diperbincangkan, melainkan dugaan penyimpangan pungutan retribusi pasar yang disebut menjadi pangkal persoalan.

“Perselisihan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Yang harus menjadi perhatian adalah dugaan penyelewengan yang disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama. Ini yang perlu ditelusuri secara serius,” kata Edi, yang akrab disapa Ipung.

Kasus tersebut mencuat setelah salah seorang pegawai melaporkan dugaan penyimpangan pungutan retribusi pasar melalui kanal pengaduan WADUL GUS’E. Perselisihan itu kemudian berkembang menjadi laporan pidana yang kini ditangani kepolisian.

Ipung menegaskan DPRD tidak akan masuk ke ranah proses hukum yang sedang berjalan. Namun, dalam fungsi pengawasan, DPRD meminta organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, segera melakukan pemeriksaan internal secara serius dan terbuka.

“Kami tidak masuk ke wilayah hukum yang ditangani kepolisian. Tetapi kami mengingatkan Pemerintah Kabupaten Jember agar dugaan penyelewengan itu ditelusuri secara serius dan terbuka,” ujarnya.

Menurut Ipung, dugaan penyimpangan retribusi pasar harus menjadi perhatian karena menyangkut langsung tata kelola penerimaan daerah. Ia mengingatkan, semangat Bupati Jember Muhammad Fawait untuk meningkatkan PAD dapat terganggu apabila potensi kebocoran di lapangan tidak segera ditangani.

“Pesan utama yang harus ditangkap semua pihak adalah semangat meningkatkan PAD. Jangan sampai tujuan itu gagal karena adanya dugaan penyelewengan yang tidak ditangani dengan baik,” katanya.

Kasus ini bermula ketika HR, pegawai Pemerintah Kabupaten Jember yang bertugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, melaporkan AH, pegawai PPPK pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag), ke kepolisian.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang dialami HR. Selain itu, HR juga mengaku mendapat ancaman menggunakan senjata tajam jenis celurit setelah melaporkan dugaan penyelewengan retribusi pasar melalui kanal WADUL GUS’E.

Saat ini, laporan dugaan penganiayaan dan ancaman tersebut tengah ditangani Polres Jember. Sementara itu, DPRD Jember menegaskan perhatian utamanya tetap pada penelusuran dugaan penyimpangan retribusi pasar agar target PAD tidak terganggu dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan tetap terjaga. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS