JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kondisi keuangan yang sakit. Sebab, berkali-kali perusahaan pelat merah sakit tersebut malah mendapatkan suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN).

“Kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN kan banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf. Terlalu enak sekali,” ungkap Jokowi di hadapan sejumlah Direktur Utama BUMN dalam pengarahan di Kabupaten Manggarai Barat, 14 Oktober 2021 sebagaimana diunggah ke akun YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (16/10/2021).

Jokowi mengatakan pemberian perlindungan melalui PMN mengurangi nilai yang dibangun BUMN. Salah satunya nilai kompetisi yang membuat perseroan tidak berani bersaing mengambil risiko dan tidak dijalankannya nilai profesionalisme.

Dia pun minta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak memberikan pendanaan bagi perusahaan dengan kondisi keuangan yang sekarat. “Sudah lupakan pak Menteri. Lupakan proteksi-proteksi itu,” pintanya.

Menurut Jokowi, hal itu mengingat visi negara untuk BUMN sudah jelas, yakni dapat mendunia dan bersaing secara global. Jokowi mengancam akan membubarkan perusahaan yang tidak sehat karena modal penyertaan yang diberikan kepada perseroan membuat visi tersebut terlupakan.

“Kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau pak Menteri sampaikan ke saya, ‘Pak, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN’. Kalau saya langsung, ‘tutup saja’. Nggak ada selamet-selametin kalau sudah begitu,” tandas Jokowi.

Dia pun mendorong para Dirut BUMN yang hadir untuk mengembangkan model bisnis dan teknologi. Dengan demikian, bisa beradaptasi dengan keadaan yang dinamis seperti pandemi Covid-19.

Mantan Wali Kota Solo ini optimistis, sejumlah perusahaan dunia mau bekerja sama dengan perusahaan pelat merah dalam negeri. Pasalnya, prospek Indonesia dalam 10-20 tahun ke depan dapat menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia.

Jokowi juga mengungkapkan kejengkelannya dengan persoalan BUMN di sektor pangan. Salah satu yang disebut adalah gula karena tidak mengikuti arahan dari Jokowi sejak 7 tahun lalu.

“Untuk BUMN di sektor pangan, gula misalnya. 7 tahun lalu saya datang ke pabrik gula, lah mesinnya kaya gitu, gimana mau punya rendemen yang tinggi. Gak mungkin!” bebernya.

Jokowi menilai nilai dari kualitas dan kuantitas gula di Indonesia masih rendah. Dia menyebut salah permasalahanya ada pada mesin yang sudah ketinggalan zaman.

Bahkan dirinya sudah minta ada penggantian mesin yang lebih canggih supaya bisa mengejar hasil yang baik. “Saya perintahkan ganti mesinnya, tapi netes satu pun ndak. Bisa ini saya kejar kalau caranya seperti itu diulang-ulang,” tegasnya.

Sedang untuk BUMN sektor infrastruktur, Jokowi minta mereka melakukan kalkulasi terhadap setiap penugasan yang diberikan. Presiden minta perusahaan BUMN tidak hanya berorientasi proyek dan berebut penugasan, tanpa ada perhitungan yang jelas.

“Jangan sampai karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa menugaskan, nih penugasan bangun jalan tol, tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya,” kata Jokowi.

Dia minta perusahaan BUMN infrastruktur menghitung tingkat efisiensi investasi atau internal rate of return (IRR) untuk mengetahui berapa suntikan APBN yang diperlukan.

“Jangan kalau pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian mengambil pinjaman jangka pendek, padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang, ya udah nggak ketemu. Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung, kalau ada penugasan itu,” ujar dia.

Presiden menekankan apabila perhitungan menunjukkan investasi tidak logis, maka dapat dibuat menjadi logis namun dengan kalkulasi.

“Ini kultur yang dulu-dulu tinggalkan. Karena sekali lagi, yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi sudah jadi keharusan, tidak bisa tidak,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS