KEDIRI – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kediri mencapai 98 persen. Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto menilai capaian tersebut perlu diikuti kepastian akses layanan, mulai dari status kepesertaan yang aktif hingga pemahaman masyarakat mengenai prosedur berobat.

Hal itu disampaikan Pulung saat menyosialisasikan program JKN-Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan kepada ratusan warga di Gedung Bagawanta, Kabupaten Kediri, Minggu (18/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdiantoro dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Tutus Novita Dewi.

Pulung menyebut tingginya cakupan kepesertaan tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, terutama melalui pembiayaan jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau tidak ada peran dari kepala daerah untuk mendorong pembiayaannya dari APBD, pasti susah. Kepala daerah harus benar-benar konsen terhadap jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Pulung, komitmen pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Dukungan pembiayaan diperlukan agar warga yang memenuhi kriteria dapat memperoleh jaminan kesehatan melalui program JKN.

Ia menyebut Kabupaten Kediri telah mencatatkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen. Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN, meskipun kepastian status aktif setiap peserta tetap perlu diperhatikan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Tutus Novita Dewi mengatakan, sosialisasi JKN kini juga diarahkan untuk memastikan masyarakat memahami cara memeriksa status kepesertaan, menggunakan layanan kesehatan, serta menyampaikan pengaduan ketika menghadapi kendala.

Menurutnya, terdaftar sebagai peserta belum selalu berarti seseorang memahami cara memastikan kartu JKN aktif ketika dibutuhkan.

“Yang kita khawatirkan itu masyarakat belum tahu cara melihat kartunya aktif atau tidak. Kalau belum aktif apa yang harus dilakukan, serta saat butuh layanan kesehatan prosedurnya bagaimana dan ke mana menyampaikan keluhan,” ujar Tutus.

Karena itu, masyarakat perlu memahami saluran informasi dan layanan yang tersedia. Pengetahuan tersebut penting agar peserta tidak kebingungan ketika membutuhkan pemeriksaan, pengobatan, atau layanan kesehatan lainnya.

BPJS Kesehatan juga menyediakan sejumlah pilihan layanan bagi peserta yang membutuhkan bantuan. Selain aplikasi Mobile JKN, masyarakat dapat menggunakan layanan WhatsApp PANDAWA, menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165, atau mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Pilihan layanan tersebut juga ditujukan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi digital, termasuk kelompok lanjut usia.

Pulung dan BPJS Kesehatan menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan program JKN, tetapi juga memahami hak dan prosedur untuk mengakses layanan.

Dengan cakupan kepesertaan yang telah mencapai 98 persen, perhatian berikutnya adalah memastikan warga mengetahui status kepesertaannya, memahami langkah yang harus dilakukan ketika status tidak aktif, serta mengetahui saluran pengaduan jika mengalami kendala.

Upaya tersebut diharapkan membantu masyarakat memanfaatkan jaminan kesehatan secara tepat sekaligus memperkuat pelaksanaan program JKN di Kabupaten Kediri. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS