MALANG – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menargetkan kawasan konservasi mangrove Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, Malang Selatan, terdaftar di bursa karbon berbasis komunitas. Inisiatif ini diarahkan agar upaya warga menjaga ekosistem pesisir memiliki nilai ekonomi dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang merawat lingkungan.

“Target besar kita adalah menjadikan kawasan ini terdaftar di bursa karbon pertama berbasis komunitas. Ini jadi starting point kita yang tentu tidak mudah,” ujar Andreas, Sabtu (17/10/2026).

Target tersebut menjadi bagian dari pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas melalui perdagangan karbon yang telah ia dampingi sejak 2019. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemulihan ekosistem mangrove, tetapi juga menyiapkan model ekonomi lingkungan yang dapat dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir.

Komitmen itu ditandai dengan penanaman bibit mangrove di CMC Tiga Warna. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini dan Eriko Sotarduga, jajaran DPC PDI Perjuangan Malang Raya, kader, simpatisan, dan masyarakat.

Bersama Saptoyo dan Lia Putrinda, penggerak konservasi CMC Tiga Warna, para peserta juga menyusuri kawasan mangrove sekaligus membersihkan sampah. Penanaman ini menjadi bagian dari komitmen pemulihan lingkungan yang ditargetkan berlanjut setiap tahun, dengan cakupan hingga 10,5 hektare per tahun.

Andreas, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, menyebut masyarakat setempat sebelumnya telah menanam sekitar 35.000 mangrove secara swadaya. Capaian tersebut menjadi modal untuk membawa upaya konservasi ke tahap berikutnya, yakni memasuki pasar karbon.

Untuk mewujudkannya, diperlukan pendampingan, termasuk pemenuhan standar dan sertifikasi internasional. Dengan proses tersebut, upaya masyarakat dalam menanam dan merawat mangrove diharapkan dapat memperoleh pengakuan sekaligus membuka peluang nilai ekonomi dari perdagangan karbon.

Jika berhasil, model ini diharapkan menjadi percontohan bagi komunitas pesisir di wilayah lain.

Andreas menegaskan, perdagangan karbon tidak boleh hanya menjadi peluang bisnis bagi korporasi besar. Masyarakat yang menjaga hutan mangrove harus memperoleh manfaat nyata dari nilai ekonomi lingkungan yang dihasilkan.

“Harus ya, sebuah kebijakan harus bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar menanam dan merawat. Jadi perdagangan karbon dan nilai ekonomi lingkungan tidak hanya dinikmati korporasi besar, tetapi langsung oleh komunitas lokal yang menjaga pantai ini,” katanya.

Untuk mendukung keberlanjutan program, politisi PDI Perjuangan ini menyiapkan konsep pengembangan ekonomi lokal melalui penerapan silvofishery, yakni perpaduan budidaya perikanan dengan pelestarian ekosistem mangrove, serta pengembangan ekowisata.

Pendekatan tersebut diharapkan memungkinkan masyarakat memperoleh sumber penghidupan tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. Dengan demikian, konservasi tidak hanya bergantung pada kegiatan penanaman, tetapi juga didukung aktivitas ekonomi yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

Andreas juga memproyeksikan model pemberdayaan ini diperluas ke berbagai kawasan pesisir Indonesia, mulai dari Surabaya dan Gresik hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Perluasan gerakan akan didukung sinergi dengan komunitas Tunas Hijau yang melibatkan generasi muda, pelajar, hingga keluarga. Keterlibatan lintas kelompok diharapkan memperluas kesadaran sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Kerusakan lingkungan sudah kita rasakan dampaknya, dan bumi ini akan kita wariskan kepada anak cucu. Menjaga dan merawat pertiwi harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa demi menyelamatkan masa depan Indonesia,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS