SURABAYA – Konsistensi merealisasikan janji politik melalui kerja nyata dan pengawalan program yang bermanfaat bagi masyarakat mengantarkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menerima penghargaan Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Senin (12/10/2026).

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Bagi Deni, penghargaan itu bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan pengingat bahwa amanat masyarakat harus dijawab melalui kerja nyata dan perjuangan yang berkelanjutan.

“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa amanat rakyat harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kami perjuangkan di DPRD harus dapat dikawal menjadi program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Deni.

Pria yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut, realisasi janji politik berkaitan erat dengan pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan yang disusun, anggaran yang dialokasikan, dan program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui fungsi legislasi, DPRD terlibat dalam pembentukan peraturan daerah. Fungsi anggaran digunakan untuk mengawal alokasi belanja pembangunan, sedangkan fungsi pengawasan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

Deni menegaskan, ketiga fungsi tersebut harus berjalan beriringan. Pengawalan tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan atau pembahasan, tetapi perlu dilakukan hingga program terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan secara optimal agar kebijakan dan program yang diperjuangkan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Politisi muda yang juga Ketua PA GMNI Jawa Timur itu menjelaskan, penyerapan aspirasi melalui pertemuan langsung dengan konstituen menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Dengan turun ke masyarakat, anggota DPRD dapat mendengar persoalan sekaligus memahami kebutuhan yang perlu diperjuangkan.

Aspirasi tersebut kemudian dikawal melalui mekanisme pembahasan kebijakan dan anggaran di DPRD. Deni menilai, proses itu membutuhkan komitmen agar masukan masyarakat tidak sekadar menjadi catatan, tetapi dapat diperjuangkan menjadi program sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Kami sering turun langsung menemui konstituen untuk mendengar kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan itulah yang kemudian kami kawal melalui mekanisme di DPRD, sehingga program yang diperjuangkan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Selain menekankan tanggung jawab wakil rakyat, Deni mengajak generasi muda agar tidak apatis terhadap politik. Menurut dia, keputusan politik berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan dan kesempatan kerja hingga pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, generasi muda perlu memahami proses politik sekaligus mencermati rekam jejak para wakil rakyat. Partisipasi masyarakat, termasuk anak muda, diperlukan untuk memastikan mandat politik dijalankan secara bertanggung jawab.

“Generasi muda jangan apatis terhadap politik. Anak muda harus lebih jeli melihat siapa yang benar-benar bekerja dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Jangan acuh terhadap kondisi di sekitar, karena keputusan politik turut menentukan arah pembangunan dan kehidupan kita bersama,” tegasnya.

Deni menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk menilai kinerja wakil rakyat yang telah diberi mandat. Kepercayaan publik, menurut dia, harus dijawab melalui kerja nyata dan komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat selama masa jabatan. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS