JAKARTA – Ratusan eks buruh Koperasi Karyawan Pelabuhan (Kopkarpel) UTPK Belawan-Pelindo I menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PDI Perjuangan. Pasalnya, atas mediasi yang dilakukan PDIP, tuntutan mereka mencapai kesepakatan dengan pihak PT Pelindo I.

Ucapan terima kasih itu disampaikan sekitar 160 eks buruh Kopkarkel UTPK Belawan-Pelindo I saat audiensi dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).

Dalam pertemuan itu, eks karyawan Pelindo I itu didampingi Ketua Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan.

Hasto mengatakan, prinsip dalam Pancasila, sebagaimana pidato Bung Karno, ada prinsip yang kuat, yakni soal kesejahteraan. “Dengan demikian, memperjuangkan buruh, bagi PDI Perjuangan adalah tugas ideologis sesuai nilai Pancasila,” ujarnya.

PDIP, sebut Hasto, berkomitmen menjadikan partai sebagai rumah rakyat. Itu sudah terbukti ketika kantor PDI yang kini menjadi PDIP dalam sejarahnya menjadi simbol perlawanan atas kekuasaan otoriter saat itu.

Oleh karena itu, paparnya, dalam berjuang PDIP tentu akan selalu mengarahkan keberpihakan kepada kepentingan arus bawah rakyat.

Apalagi, kekuatan arus bawah itu yang menjadi inti dari kekuatan PDIP selama ini, sebagaimana bisa dilihat keberhasilan mengantarkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden, yang muncul dari gotong royong arus bawah.

“Pertemuan ini sangat penting bagi kami, bahwa watak politik dan kekuasaan PDIP adalah kerakyatan,” tegas Hasto.

Melalui pertemuan ini, tambah dia, juga akan semakin memperkuat kesadaran PDIP untuk bisa membumikan wajah politik yang ke bawah, yang mengejawantahkan wajah politik ideologi Pancasila 1 Juni 1945, seperti yang selalu dipegang teguh oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, perjuangan eks buruh Kopkarpel UTPK Belawan-Pelindo I dalam menuntut haknya sudah dilakukan dengan aksi panjang sejak 2 Januari 2017. Mereka menuntut keadilan, karena sudah bertahun-tahun bekerja, namun pihak perusahaan justru mengubah status mereka menjadi pekerja outsorcing.

Mereka sebenarnya sudah melakukan aksi di kantor pusat Pelindo I, Jalan Krakatau, Medan, selama 7 hari. Aksi serupa dilakukan selama 5 hari di Belawan Internasional Countener Terminal (BICT).

Namun, aksi tersebut tidak mendapat tanggapan. Akhirnya, mereka membuat aksi long march ke Istana Negara untuk mengadukan nasibnya.

Aksi hingga 9 hari di depan Istana belum ada respon, sehingga para buruh yang tergabung dalam Pengurus Komisariat SBSI Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Medan itu, pada Senin (6/3/2017), datang ke kantor Kementerian BUMN di Jakarta.

Melihat perjuangan panjang para buruh, PDIP kemudian memediasi penyelesaiannya dengan Pelindo I. Setelah mediasi, pada Rabu (8/3/2017), ada pertemuan antara eks buruh Kopkarpel UTPK Belawan dan pihak Pelindo I. Dalam pertemuan itu disepakati 5 poin sebagai bentuk penyelesaian.

Sementara, Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan mengatakan, pihaknya sangat berterimakasih dengan PDIP, khususnya Sekjen Hasto Kristiyanto, karena sudah menunjukkan keberpihakan atas perjuangan para buruh.

“Kami sangat berterima kasih, terutama kepada Sekjen PDIP, atas mediasi dan perjuangannya, sehingga saat ini sudah ada kesepakatan dengan Pelindo I,” katanya.

Dikatakan, pihaknya masih akan berunding dengan PT Pelindo I terkait beberapa hal yang belum disepakati. Oleh karena itu, para eks buruh Pelindo I masih membutuhkan dukungan dari PDIP, terutama jika Pelindo I menyimpang dari apa yang sudah disepakati. (goek)