SUMENEP – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025, pada Kamis (30/4/2026).

Rapat berlangsung di ruang paripurna dengan dihadiri pimpinan dan anggota dewan, jajaran pemerintah daerah, serta undangan lainnya. Agenda ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ketua Pansus LKPj, Hosnan, menegaskan, LKPj merupakan instrumen penting dalam menilai akuntabilitas kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran.

“Melalui LKPj, pemerintah daerah menyampaikan capaian program sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat,” ujar Hosnan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program tahun 2025 berlangsung di tengah tantangan yang tidak ringan. Faktor ekonomi, sosial, hingga kondisi geografis kepulauan turut memengaruhi hasil pembangunan.

Dalam pembahasan, Pansus melakukan pendalaman melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah dan telaah dokumen secara komprehensif. Hasilnya, tidak hanya berisi evaluasi, tetapi juga rekomendasi perbaikan.

“Evaluasi ini kami arahkan sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan ke depan,” jelasnya.

Secara umum, Pansus menilai sejumlah program strategis telah berjalan, terutama pada sektor ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.

Namun, Hosnan menyoroti masih perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan.

“Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian serius, agar manfaatnya dirasakan hingga ke wilayah kepulauan,” tegas Politisi PDI Perjuangan itu.

Di bidang pelayanan publik, DPRD mendorong peningkatan kualitas layanan agar lebih efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara pada sektor kesehatan, Pansus mencatat adanya keluhan terhadap pelayanan di RSUD dr. Moh. Anwar. Perbaikan manajemen dan peningkatan mutu layanan dinilai mendesak dilakukan.

“Kami mendorong pembenahan layanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal,” ujarnya.

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan penguatan kebijakan berbasis riset, peningkatan pengawasan hingga tingkat desa, serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Menutup laporannya, Hosnan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan.

“Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif demi mewujudkan Sumenep yang maju dan berkeadilan,” tandasnya. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS