Anggota Komisi D DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho menyoroti turunnya anggaran BPBD Jember tahun 2026 di tengah ancaman kekeringan akibat El Nino. DPRD meminta penjelasan terkait selisih anggaran dan mendorong penguatan mitigasi bencana.

JEMBER – Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menyoroti penurunan signifikan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember tahun 2026.

Sorotan tersebut muncul di tengah meningkatnya ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang berpotensi berdampak pada sejumlah wilayah rawan di Kabupaten Jember.

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Nuki itu menilai penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah ketika risiko kekeringan diperkirakan meningkat.

Menurutnya, sejumlah kecamatan di Jember selama ini masuk kategori rawan kekeringan, di antaranya Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang, dan Tempurejo.

“Fenomena El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga risiko kekeringan meningkat. Kondisi seperti ini harus diantisipasi melalui program mitigasi yang kuat dan kesiapsiagaan yang memadai,” ujar Nuki, Selasa (16/6/2026).

Berdasarkan data yang diterimanya, anggaran BPBD Jember pada 2024 tercatat sebesar Rp13 miliar dengan realisasi Rp10,5 miliar. Pada 2025 anggaran meningkat menjadi Rp14 miliar. Namun pada 2026, alokasi anggaran turun menjadi Rp8.552.736.168.

Selain menyoroti penurunan pagu anggaran, Nuki juga mempertanyakan adanya perbedaan data terkait anggaran yang dapat digunakan BPBD. Dari total pagu Rp8,55 miliar, menurut keterangan yang diterimanya, anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan hanya sekitar Rp7,59 miliar.

“Yang pertama, hilangnya sekitar Rp1 miliar itu ke mana? Tidak ada keterangan yang jelas. Kemudian, apakah ini karena mitigasi yang lemah atau memang kekeringan dianggap sebagai persoalan yang biasa oleh pemerintah,” katanya.

Dalam fungsi pengawasan DPRD, Nuki menilai transparansi penganggaran menjadi hal penting agar program penanggulangan bencana dapat berjalan optimal, terutama ketika masyarakat menghadapi ancaman kekeringan dan potensi krisis air bersih.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran sebesar Rp7,59 miliar dinilai cukup terbatas untuk menangani berbagai kebutuhan kebencanaan dan kemanusiaan di wilayah seluas Kabupaten Jember.

“Ketika ancaman bencana meningkat, tentu diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar upaya mitigasi maupun penanganan darurat dapat berjalan maksimal,” ujarnya.

Selain meminta penjelasan terkait struktur anggaran BPBD, Nuki juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara BPBD, Desa Tangguh Bencana (Destana), Perhutani, pemerintah kecamatan, serta unsur terkait lainnya guna mempercepat respons ketika terjadi bencana.

Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat turut berperan dalam mengurangi risiko kekeringan dengan menjaga kelestarian lingkungan, merawat sumber mata air, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

“Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah kecamatan apabila mulai terjadi kekeringan di wilayahnya sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” katanya.

Komisi D DPRD Jember memastikan akan terus mengawal kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, termasuk memastikan kebijakan dan alokasi anggaran kebencanaan benar-benar mendukung upaya perlindungan masyarakat di wilayah rawan terdampak. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS