PAMEKASAN – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Jatim XI (Madura), Hj. Ansari, mengajak masyarakat Madura untuk memahami secara utuh tata kelola dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal itu disampaikan Hj. Ansari saat menggelar Sarasehan Keuangan Haji di Pamekasan, pada Selasa (4/8/2026).

Menurut dia, dana setoran awal jemaah tidak mengendap, melainkan diolah secara transparan dan memberikan nilai manfaat yang langsung dirasakan calon jemaah.

Sebagai mitra kerja BPKH di DPR, ia menilai edukasi ini penting agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu atau disinformasi seputar dana haji.

“Masyarakat perlu mengetahui tugas BPKH, bagaimana dana haji dikelola, sistem pelaporannya, hingga manfaat yang dihasilkan. Selain melalui sosialisasi langsung seperti ini, laporan BPKH juga sangat terbuka dan bisa diakses publik lewat media sosial resmi mereka,” ujar Ansari.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu menjelaskan, dana setoran awal dari calon jemaah diinvestasikan ke instrumen berbasis syariah yang aman. Hasil pengembangan atau nilai manfaat itulah yang kemudian digunakan untuk menyubsidi pembiayaan keberangkatan jemaah.

Ia merinci, pada musim haji 2026, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara riil mencapai sekitar Rp87,9 juta. Namun, jemaah hanya dibebankan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp52,1 juta.

“Selisihnya sekitar Rp33 juta itu ditanggung sepenuhnya dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji. Tanpa optimalisasi tersebut, biaya yang dibayar jemaah tentu akan jauh lebih tinggi,” terangnya.

Tak hanya menopang biaya ibadah, Ansari juga menggarisbawahi bahwa hasil optimalisasi dana haji dan Dana Abadi Umat (DAU) disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk program kemaslahatan. Di antaranya, bantuan fasilitas umum seperti pembangunan sumur bor, kendaraan operasional, hingga perbaikan infrastruktur jalan paving di pedesaan. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS